Padang I Sigapnews.co.id – Peningkatan pajak memang penting untuk di dongkrak pendapatannya demi pemasukan dan keberhasilan pembangunan sebuah Pemerint"> Padang I Sigapnews.co.id – Peningkatan pajak memang penting u" />
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 
Penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi

Ketua DPRD Padang " Elly Thrisyanti" Pimpin Rapat Pari Purna Ranperda Pajak


zalmadi | Pemprov Sumbar
Senin, 14/05/2018 - 13:00:00 WIB
Padang I Sigapnews.co.id – Peningkatan pajak memang penting untuk di dongkrak pendapatannya demi pemasukan dan keberhasilan pembangunan sebuah Pemerintahan Kota Padang. Sehingga perlu di genjot dengan berbagai langkah-langkah sebagai penunjang pelaksanaan pendapatan yang baik dan efisien. Semua ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah demi pembangunan dan kemajuan Kota Padang secara komfrehensif. Sepertinya langkah inilah yang dilakukan DPRD Kota Padang untuk mewujudkan peningkatan pajak yang lebih bagus yaitu tentang 2 Ranperda Pajak demi kelancaran Pemerintah kedepannya.

hal ini dapat dibuktikan dengan dipimpinnya rapat paripurna oleh Ketua DPRD Elly Thrisyanti saat penyampaian pandangan Fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Dimana Ranperda ini sangat mendukung untuk peningkatan pajak bagi Pemerintahan Kota Padang kedepannya. Dan sebelum pemberian pandangan tersebut DPRD Padang juga sudah melakukan kajian dan kunjungan kerja keberbagai daerah di luar Propinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Perpustakaan dan Ketentuan Umum Perpajakan Daerah. Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti dan dihadiri 30 orang anggota dewan, sakit 1 orang, izin berhalangan hadir 4 orang.


Kedua ranperda dibahas sesuai dengan ketentuan yang berlaku didahulukan rapat internal, kunjungan kerja, rakat kerja dengan OPD terkait, rapat fraksi-fraksi dan rapat gabungan pansus I dan II. Laporan disampaikan Ketua Pansus II tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Amrizal Hadi. Pansus sudah study banding ke DPRD Kota Malang Provinsi Jawa Timur dan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI.

Sementara laporan Pansus I tentang Perpustakaan disampaikan oleh ketuanya, Zulhardi Z Latif. Dengan pertimbangan dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, pemerintah memandang perlu penguatan administrasi pemungutan pajak daerah.

Hal ini karena pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, belum mencukupi kebutuhan daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 21 November 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
Menurut PP itu, jenis pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas : a. Pajak kendaraan bermotor; b. bea balik nama kendaraan bermotor; dan c. Pajak air permukaan.
Sementara jenis pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas : a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan b. Pajak rokok.

Adapun jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas : a. Pajak reklame; b. Pajak air tanah; dan c. PBB-P2. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. Pajak hotel; b. Pajak restoran; c. Pajak hiburan; d. Pajak penerangan jalan; e. Pajak mineral bukan logam dan batuan; f. Pajak parkir; g. Pajak sarang burung walet; dan h. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

PP ini menegaskan, bahwa pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. “Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud paling sedikit mengatur ketentuan mengenai : a. nama, objek Pajak, dan subjek Pajak; b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan Pajak; c. wilayah Pemungutan; d. masa Pajak; e. penetapan; f. tata cara pembayaran dan penagihan; g. kedaluwarsa; h. sanksi administratif; dan i. tanggal mulai berlakunya,”Demikian bunyi Pasal 4 ayat (2) PP ini.

Selain itu kata Zulhardi, Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai: a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Pajak dan/atau sanksinya; b. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan; c. tata cara penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa; dan/atau d. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pernbebasan Pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah, menurut PP ini, wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Kepa1a Daerah dengan menggunakan: a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah; dan b. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

Sementara Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah, ulasnya. Kemudian Pjs Walikota Padang, Alwis menerima laporan kedua pansus dari Ketua DPRD Kota Padang diteruskan pada Gubernur Sumbar untuk direvisi menjadi perda.(*)





Berita Lainnya :
 
  • Partai Golkar Targetkan Kursi Terbanyak Di DPRD Rohul
  • Perindo Riau Resmi Daftar Bacaleg 2019 di KPU
  • K.A, Sahabat Semua Suku, Titipkan Caleg Demokrat Bagi Masyarakat Rokan Hulu
  • Gubernur Riau Terpilih H Syamsuar Kunjungi LAMR
  • Bupati Inhil Ingatkan Pemberangkatan JCH Dapat Lebih Baik Dari Tahun Sebelumnya
  • Tak Seperti Biasa, Bupati Inhil dan Sekda Beda Pandangan
  • Bupati Inhil Nonton Bareng Masyarakat Laga Final Piala Dunia, Prancis Kontra Kroasia
  • Digagas Diskominfops, Bupati Inhil Resmikan Peluncuran Sistem Inpas
  • Mahasiswa PKM Kedokteran UR Pelopori Program 'GUA'
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved