| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 
COVID-19 di Sumbar

Sumbar Mulai Berlakukan Perda "COVID-19"


Sigapnews.co.id | Pemprov Sumbar
Kamis, 01/10/2020 - 17:10:15 WIB
SIGAPNEWS.CO.ID, Padang - Peraturan Daerah "COVID-19" mulai diberlakukan di Sumatera Barat setelah mendapatkan nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri dan sudah diundangkan dalam lembaran daerah.

Juru Bicara COVID-19 Sumbar, Jasman di Padang mengatakan Perda yang disahkan DPRD 11 September 2020 itu mendapatkan nomor registrasi 6-124/2020 dari Kemendagri. Selanjutnya telah menjalani proses administrasi sesuai aturan berlaku.

"Aturan itu menjadi Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Sudah diundangkan pada Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 187," katanya.

Selanjutnya Pemprov Sumbar akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota serta TNI/Polri untuk implementasi aturan itu di lapangan terutama berkaitan dengan sanksi.

"Perda AKB tak perlu aturan turunan, maka kabupaten/kota bisa segera menyesuaikan dengan klausal yang telah ditetapkan," ujarnya.

Sebelumnya Gubernur Sumbar Irwan Prayitno meminta masyarakat untuk mentaati aturan yang ada dalam Perda tersebut guna memutus mata rantai penyebaran virus corona di provinsi itu.

"Penyebaran sampai hari ini masih meningkat. Angkanya rata-rata di atas 100 orang. Perda ini diharapkan bisa "memaksa" masyarakat untuk menaati protokol kesehatan. Ini untuk kepentingan kita semua,” jelas Irwan.

Perda AKB memuat beberapa kewajiban dan sanksi yang musti diketahui masyarakat. Kewajiban tersebut antara lain menerapkan prilaku disiplin protokol kesehatan yaitu menggunakan masker diluar rumah, cuci tangan menggunakan air dan sabun, menjaga jarak fisik serta tidak berjabat tangan.

Lalu menerapkan karantina mandiri atau sampai keluar hasil pemeriksaan bagi kontak erat pasien positif dan orang terkonfirmasi COVID-19 tapi tidak bergejala.

Selain itu juga terdapat denda Rp250 ribu atau kurungan penjara selama dua hari bagi pelanggar yang tidak menggunakan masker. Kemudian juga diatur kepada setiap penanggung jawab kegiatan atau usaha yang melanggar protokol kesehatan dalam kegiatan usahanya diancam pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda Rp25 juta.(*)

Liputan: Herman Chan. 
Editor : Robinsar Siburian.





Berita Lainnya :
 
  • Tolak Aksi Unjuk Rasa Anarkis Sejumlah Elemen Masyarakat Kuansing Deklarasi Damai turun ke Jalan
  • Selama Unjuk Rasa Omnibus Law Polda Riau Tahan 21 Orang
  • Keluarga Darismal Minta Hak Asasi Manusia Atas Tudingan Pencurian Ternak Sapi
  • Persatuan Tarbiyah Kuansing Taja Muzakarah Ulama se Kuansing, Secara Resmi Dibuka Andi Putra
  • Antusias Tinggi, Sebanyak 15 Titik Sekaligus Kampanye Paslonbup-Wabup Rohul H Hamulian-M Sahril To
  • Terkait Masalah Perekonomian Masyarakat Di Tengah Pademi Covid-19, TNI Dan PolRI, Memiliki Program
  • Dukung Cabup Pelalawan Nomor Urut 1, ONUR siap Hidup Mati Menangkan Pasangan RIDHA
  • Juprizal Pimpin Sidang Paripurna DPRD HUT Kuansing Ke 21
  • Ketua Tarbiyah Kuansing Kunjungi Madrasah Tarbiyah Kenegerian Kopah
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved