Sigapnews I Padang Seluruh anggota DPRD kota Padang mengikuti seminar dan diskusi Panel dengan tema "sinergitas Antara pemerintah Kota Padang Sigapnews I Padang Seluruh anggota DPRD kota Padang mengi" />
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 

Anggota DPRD Kota Padang Ikuti Diskusi Panel di Bukittinggi


son | Pemprov Sumbar
Selasa, 28/01/2020 - 10:33:14 WIB
Seluruh anggota DPRD Kota Padang mengikuti seminar dan diskusi panel dengan tema "Sinergisitas Antara Pemerintah Kota Padang dengan DPRD Kota Padang dalam Pelaksanaan RPJMD tahun 2019-2024" di Bukittinggi, Selasa, 21/1/2020).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sejak tanggal 20 sampai dengan 23 Januari 2020. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Padang, Amasrul mewakili Walikota Padang.


Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani dalam sambutannya, DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, penganggaran dan pembuatan Peraturan Daerah (Perda).

Mengingat pelaksanaan RPJMD diawal kepemimpinan Wali Kota dan Wali Kota yang baru, sama halnya dengan anggota DPRD, maka diharapkan sinergisitas antara Pemko Padang dan DPRD, ulasnya.

"Kami sebagai anggota DPRD akan melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan RPJMD tersebut. Tentu kami tidak terlepas dari trifungsi kami sebagai anggota dewan. Menjadi anggota dewan itu mudah, namun melaksanakan amanah yang diberikan rakyat itu yang susah. Semuanya tergantung dari niat kita masing-masing," ujarnya.



Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar mengatakan, DPRD berhak mengikuti pendalaman tugas seperti workshop, bimtek, dan seminar.

Tujuan kegiatan ini, menurutnya untuk meningkatkan fungsi dan tugas pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang. Narasumber seminar ini adalah orang-orang yang berkompeten, seperti Bappeda, akademisi Unand dan Muhammadiyah, IPDN Baso dan Kejaksaan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Padang Amasrul menyampaikan permintaan maaf Wali Kota Padang dan Wakil Wali Kota Padang yang tidak bisa hadir pada saat pembukaan kegiatan tersebut.

"Pak Wali dipanggil ke Jakarta oleh Kementerian, Pak Wawako pergi umroh, maka kami yang diminta hadir membuka acara ini," jelas Sekdako Padang.



Menurutnya, untuk mewujudkan visi misi Kota Padang, tentu dibutuhkan sinergitas semua pihak, terutama Pemko Padang dengan DPRD Kota Padang.

"RPJMD merupakan panduan kita dalam membangun kota ini untuk lima tahun ke depan. Seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan adalah sinergisitas, koordinatif dan inovatif," ujarnya.

Dijelaskannya, persoalan yang dihadapi Kota Padang saat ini masalah pendidikan. Saat ini jumlah siswa mencapai 90 ribu orang, sedangkan rungan kelas terbatas.

"Untuk itu, kita butuh Ruang Kelas Baru (RKB) agar rasio per kelas 28 orang SD dan 32 orang siswa SMP dapat terpenuhi, sesuai standar nasional," urainya.

Selain itu, kata Amasrul, persoalan drainase dan banjir, rumah yang tak layak huni, pengangguran, pertanahan, transportasi dan persamapan juga menjadi persoalan tersendiri.

"Karena keterbatasan dana APBD Kota Padang, tentu kita harus mampu menggait dana ABPD Provinsi Sumbar dan APBN guna mengatasi persoalan yang dihadapi tersebut," urainya.


Dijelaskan Kasubag Humas, Protokoler dan Publikasi Sekretariat DPRD Kota Padang Elfauzi, materi pada kegiatan ini antara lain RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 oleh Kepala Bappeda Padang, Prioritas Pembangunan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 oleh Feri Adrianus, Pembangunan Kota Padang Lima Tahun ke Depan oleh Plt. Kepala DPRKPP Padang Yeni Yuliza, Peran dan Tanggungjawab DPRD Kota Padang terhadap RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 oleh Wendra Yunaldi dari UMSB, Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan oleh PPSDM Kemendagri Regional Baso dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Beesih oleh Kejari Padang.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sejak tanggal 20 sampai dengan 23 Januari 2020. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Padang, Amasrul mewakili Walikota Padang.


Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani dalam sambutannya, DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, penganggaran dan pembuatan Peraturan Daerah (Perda).

Mengingat pelaksanaan RPJMD diawal kepemimpinan Wali Kota dan Wali Kota yang baru, sama halnya dengan anggota DPRD, maka diharapkan sinergisitas antara Pemko Padang dan DPRD, ulasnya.

"Kami sebagai anggota DPRD akan melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan RPJMD tersebut. Tentu kami tidak terlepas dari trifungsi kami sebagai anggota dewan. Menjadi anggota dewan itu mudah, namun melaksanakan amanah yang diberikan rakyat itu yang susah. Semuanya tergantung dari niat kita masing-masing," ujarnya.



Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar mengatakan, DPRD berhak mengikuti pendalaman tugas seperti workshop, bimtek, dan seminar.

Tujuan kegiatan ini, menurutnya untuk meningkatkan fungsi dan tugas pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang. Narasumber seminar ini adalah orang-orang yang berkompeten, seperti Bappeda, akademisi Unand dan Muhammadiyah, IPDN Baso dan Kejaksaan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Padang Amasrul menyampaikan permintaan maaf Wali Kota Padang dan Wakil Wali Kota Padang yang tidak bisa hadir pada saat pembukaan kegiatan tersebut.

"Pak Wali dipanggil ke Jakarta oleh Kementerian, Pak Wawako pergi umroh, maka kami yang diminta hadir membuka acara ini," jelas Sekdako Padang.



Menurutnya, untuk mewujudkan visi misi Kota Padang, tentu dibutuhkan sinergitas semua pihak, terutama Pemko Padang dengan DPRD Kota Padang.

"RPJMD merupakan panduan kita dalam membangun kota ini untuk lima tahun ke depan. Seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan adalah sinergisitas, koordinatif dan inovatif," ujarnya.

Dijelaskannya, persoalan yang dihadapi Kota Padang saat ini masalah pendidikan. Saat ini jumlah siswa mencapai 90 ribu orang, sedangkan rungan kelas terbatas.

"Untuk itu, kita butuh Ruang Kelas Baru (RKB) agar rasio per kelas 28 orang SD dan 32 orang siswa SMP dapat terpenuhi, sesuai standar nasional," urainya.

Selain itu, kata Amasrul, persoalan drainase dan banjir, rumah yang tak layak huni, pengangguran, pertanahan, transportasi dan persamapan juga menjadi persoalan tersendiri.

"Karena keterbatasan dana APBD Kota Padang, tentu kita harus mampu menggait dana ABPD Provinsi Sumbar dan APBN guna mengatasi persoalan yang dihadapi tersebut," urainya.


Dijelaskan Kasubag Humas, Protokoler dan Publikasi Sekretariat DPRD Kota Padang Elfauzi, materi pada kegiatan ini antara lain RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 oleh Kepala Bappeda Padang, Prioritas Pembangunan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 oleh Feri Adrianus, Pembangunan Kota Padang Lima Tahun ke Depan oleh Plt. Kepala DPRKPP Padang Yeni Yuliza, Peran dan Tanggungjawab DPRD Kota Padang terhadap RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 oleh Wendra Yunaldi dari UMSB, Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan oleh PPSDM Kemendagri Regional Baso dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Beesih oleh Kejari Padang.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sejak tanggal 20 sampai dengan 23 Januari 2020. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Padang, Amasrul mewakili Walikota Padang.


Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani dalam sambutannya, DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, penganggaran dan pembuatan Peraturan Daerah (Perda).

Mengingat pelaksanaan RPJMD diawal kepemimpinan Wali Kota dan Wali Kota yang baru, sama halnya dengan anggota DPRD, maka diharapkan sinergisitas antara Pemko Padang dan DPRD, ulasnya.

"Kami sebagai anggota DPRD akan melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan RPJMD tersebut. Tentu kami tidak terlepas dari trifungsi kami sebagai anggota dewan. Menjadi anggota dewan itu mudah, namun melaksanakan amanah yang diberikan rakyat itu yang susah. Semuanya tergantung dari niat kita masing-masing," ujarnya.



Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar mengatakan, DPRD berhak mengikuti pendalaman tugas seperti workshop, bimtek, dan seminar.

Tujuan kegiatan ini, menurutnya untuk meningkatkan fungsi dan tugas pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang. Narasumber seminar ini adalah orang-orang yang berkompeten, seperti Bappeda, akademisi Unand dan Muhammadiyah, IPDN Baso dan Kejaksaan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Padang Amasrul menyampaikan permintaan maaf Wali Kota Padang dan Wakil Wali Kota Padang yang tidak bisa hadir pada saat pembukaan kegiatan tersebut.

"Pak Wali dipanggil ke Jakarta oleh Kementerian, Pak Wawako pergi umroh, maka kami yang diminta hadir membuka acara ini," jelas Sekdako Padang.



Menurutnya, untuk mewujudkan visi misi Kota Padang, tentu dibutuhkan sinergitas semua pihak, terutama Pemko Padang dengan DPRD Kota Padang.

"RPJMD merupakan panduan kita dalam membangun kota ini untuk lima tahun ke depan. Seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan adalah sinergisitas, koordinatif dan inovatif," ujarnya.

Dijelaskannya, persoalan yang dihadapi Kota Padang saat ini masalah pendidikan. Saat ini jumlah siswa mencapai 90 ribu orang, sedangkan rungan kelas terbatas.

"Untuk itu, kita butuh Ruang Kelas Baru (RKB) agar rasio per kelas 28 orang SD dan 32 orang siswa SMP dapat terpenuhi, sesuai standar nasional," urainya.

Selain itu, kata Amasrul, persoalan drainase dan banjir, rumah yang tak layak huni, pengangguran, pertanahan, transportasi dan persamapan juga menjadi persoalan tersendiri.

"Karena keterbatasan dana APBD Kota Padang, tentu kita harus mampu menggait dana ABPD Provinsi Sumbar dan APBN guna mengatasi persoalan yang dihadapi tersebut," urainya.


Dijelaskan Kasubag Humas, Protokoler dan Publikasi Sekretariat DPRD Kota Padang Elfauzi, materi pada kegiatan ini antara lain RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 oleh Kepala Bappeda Padang, Prioritas Pembangunan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 oleh Feri Adrianus, Pembangunan Kota Padang Lima Tahun ke Depan oleh Plt. Kepala DPRKPP Padang Yeni Yuliza, Peran dan Tanggungjawab DPRD Kota Padang terhadap RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 oleh Wendra Yunaldi dari UMSB, Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan oleh PPSDM Kemendagri Regional Baso dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Beesih oleh Kejari Padang.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sejak tanggal 20 sampai dengan 23 Januari 2020. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Padang, Amasrul mewakili Walikota Padang.


Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani dalam sambutannya, DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, penganggaran dan pembuatan Peraturan Daerah (Perda).

Mengingat pelaksanaan RPJMD diawal kepemimpinan Wali Kota dan Wali Kota yang baru, sama halnya dengan anggota DPRD, maka diharapkan sinergisitas antara Pemko Padang dan DPRD, ulasnya.

"Kami sebagai anggota DPRD akan melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan RPJMD tersebut. Tentu kami tidak terlepas dari trifungsi kami sebagai anggota dewan. Menjadi anggota dewan itu mudah, namun melaksanakan amanah yang diberikan rakyat itu yang susah. Semuanya tergantung dari niat kita masing-masing," ujarnya.



Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar mengatakan, DPRD berhak mengikuti pendalaman tugas seperti workshop, bimtek, dan seminar.

Tujuan kegiatan ini, menurutnya untuk meningkatkan fungsi dan tugas pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang. Narasumber seminar ini adalah orang-orang yang berkompeten, seperti Bappeda, akademisi Unand dan Muhammadiyah, IPDN Baso dan Kejaksaan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Padang Amasrul menyampaikan permintaan maaf Wali Kota Padang dan Wakil Wali Kota Padang yang tidak bisa hadir pada saat pembukaan kegiatan tersebut.

"Pak Wali dipanggil ke Jakarta oleh Kementerian, Pak Wawako pergi umroh, maka kami yang diminta hadir membuka acara ini," jelas Sekdako Padang.



Menurutnya, untuk mewujudkan visi misi Kota Padang, tentu dibutuhkan sinergitas semua pihak, terutama Pemko Padang dengan DPRD Kota Padang.

"RPJMD merupakan panduan kita dalam membangun kota ini untuk lima tahun ke depan. Seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan adalah sinergisitas, koordinatif dan inovatif," ujarnya.

Dijelaskannya, persoalan yang dihadapi Kota Padang saat ini masalah pendidikan. Saat ini jumlah siswa mencapai 90 ribu orang, sedangkan rungan kelas terbatas.

"Untuk itu, kita butuh Ruang Kelas Baru (RKB) agar rasio per kelas 28 orang SD dan 32 orang siswa SMP dapat terpenuhi, sesuai standar nasional," urainya.

Selain itu, kata Amasrul, persoalan drainase dan banjir, rumah yang tak layak huni, pengangguran, pertanahan, transportasi dan persamapan juga menjadi persoalan tersendiri.

"Karena keterbatasan dana APBD Kota Padang, tentu kita harus mampu menggait dana ABPD Provinsi Sumbar dan APBN guna mengatasi persoalan yang dihadapi tersebut," urainya.



Berita Lainnya :
 
  • Polres Aceh Utara Grebek Gampong Meunasah Asan, Amankan 4 Pria dan BB Diduga Sabu
  • Kawanan Gajah di Aceh Jaya Obrak-Abrik Kebun Warga
  • Kejagung Periksa Pejabat Ditjen Bea Cukai Terkait Korupsi Importasi Tekstil
  • Bupati Inhil jadi Pemateri Webinar 'Sawit Watch'
  • Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Periksa Sembilan Saksi
  • Warga Desa Sumber Jaya Menolak Putusan Eksekusi PN Kuansing
  • Polairud Bengkalis Musnahkan 30 Ton Gula Ilegal Asal India
  • Pemko Pekanbaru Luncurkan Aplikasi Smart PBB
  • Pemko Pekanbaru Raih Opini WTP dari BPK RI Untuk Yang Keempat Kalinya Secara Beruntun
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved