"> " />
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 
Ciliwung Merdeka

Komunitas Ciliwung Merdeka Tuntut Janji Kemanusiaan Anies, Tapi Bukan Janji Politik


Sigapnews | Sosial
Rabu, 07/08/2019 - 02:14:32 WIB
Kondisi Wisma Ciliwung, tempat yang diusulkan kelompok Ciliwung Merdeka sebagai kampung susun untuk korban gusuran Bukit Duri, Jakarta Selatan, Jumat, (25/1/2019). (Foto: Sigapnews.co.id/Istimewa).
TERKAIT:
SIGAPNEWS.CO.ID, Jakarta - Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi menginginkan alasan membangun Kampung Susun Bukit Duri, Jakarta Selatan bukan karena janji politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Lebih dari itu, Sandyawan berharap, pembangunan kembali rumah untuk warga korban gusuran ini dilihat dari sisi kemanusiaan, bukan melunasi janji kampanye.

"Kami tuntut janji Pak Anies tapi bukan janji politik. Ini janji kemanusiaan," kata Sandyawan saat dihubungi, Selasa, (6/8/2019).

Janji kemanusiaan ini juga yang menurut Sandyawan menjadi pembeda antara penataan Kampung Susun Bukit Duri dengan Kampung Akuarium. "Karena kami merasa legal," ujar dia.

Sandyawan membandingkan penanganan pemerintah DKI mendirikan kembali tempat tinggal bagi warga Bukit Duri dan Kampung Akuarium. Pemerintah DKI, papar dia, menyediakan hunian sementara bagi korban penggusuran Kampung Akuarium.

Sementara warga Bukit Duri harus mencari sendiri hunian baru. Kepada Sandyawan, pemerintah DKI mengaku sulitnya prosedur untuk memberikan hunian sementara. Menurut dia, perlakuan ini mengecewakan warga Bukit Duri.

"Sangat kecewa pasti karena kan sudah terlalu lama ya dan berat sekali. Jadi memang agak lucunya, warga ini kan seperti korban dari politik pilkada," jelas dia.

Pemerintah DKI sebelumnya menggusur rumah warga Bukit Duri yang berdiri di bantaran Kali Ciliwung pada 2016. Pemerintah perlu membebaskan lahan guna melancarkan proyek normalisasi Ciliwung. Kala itu, DKI dipimpin oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Namun, sebanyak 93 warga Bukit Duri mengajukan gugatan class action. Pemerintah DKI, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI dinilai lalai dan melanggar aturan ketika menggusur rumah serta merelokasi warga di RW 10, 11, dan 12 Bukit Duri.

Karena itu, warga menginginkan ada kejelasan dan keterlibatan mereka dalam pembangunan kampung susun Bukit Duri yang dijanjikan DKI sebagai ganti tanah mereka yang telah digusur.(*)

Liputan: Maman Sugiri
Editor  : Robinsar Siburian





Berita Lainnya :
 
  • Jalan Tempat Kelahiran Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan Rusak Parah
  • Wabub Kuansing H.Halim Beri Bantuan Ambulance Untuk Masyrakat Beringin Jaya
  • Anggota DPRD Sarolangun Jambi Sambangi Setwan DPRD Kuansing
  • Prodi ilmu hukum uniks mengadakan Kuliah umum Dengan ahli hukum laut
  • Digagas pengambangan Objek Wisata Air Panas Sungai Pinang
  • Pemprov Riau Terima Penghargaan WTP 2018
  • Pj Sekdaprov Riau Lepas Kontingen Porwil Sumatera ke-X
  • Gubri Terima Kunjungan Delegasi Pemerintah Kerajaan Bhutan
  • Gubri Buka Rakerda DPD REI XII Riau 2019
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved