| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 
Hukum/Kriminal

Aris Budiman Mengadu, Terdakwa E-KTP Miryam S Haryani Diperiksa Sampai Dinihari


Nando Simanjuntak | Mitra Polri
Kamis, 21/09/2017 - 07:54:01 WIB
Terdakwa kasus pemberian keterangan palsu dalam sidang kasus KTP Elektronik Miryam S Haryani menyampaikan pertanyaan kepada saksi ahli dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 18 September 2017. Sidang lanjutan tersebut menghadir
TERKAIT:
SIGAPNEWS.CO.ID | Jakarta - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memeriksa terdakwa perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Miryam S. Haryani, sebagai saksi atas laporan pencemaran nama baik yang diadukan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigadir Jenderal Aris Budiman terhadap pemberitaan sejumlah media massa.

Pemeriksaan dilakukan kemarin petang hingga dinihari tadi, Kamis, 21 September 2017.

“Saya malam ini dipanggil sebagai saksi atas pemberitaan media yang merugikan atas nama Pak Aris Budiman,” kata Miryam setelah menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Substansi yang ditanyakan, menurut dia, hanya mengenai transkrip rekaman di persidangan Miryam beberapa waktu lalu.

Aris Budiman mengadukan majalah Tempo, Koran Tempo, Tempo.co, Kompas TV, serta Inilah.com ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Dia merasa dicemarkan nama baiknya antara lain dengan berita dan opini di majalah Tempo edisi 28 Agustus-3 September 2017 berjudul “Penyusup Dalam Selimut KPK”.

Namun Aris tak menyebutkan siapa pihak yang dilaporkan dalam kasus ini.

Pengaduan ihwal berita di Grup Tempo disampaikan Aris Budiman pada Selasa malam, 5 September 2017, sekitar pukul 21.00 WIB.

Dalam pengaduannya, Aris merujuk isi berita yang dimuat di media-media itu bahwa KPK memeriksa direktur penyidikan karena dugaan pelanggaran kode etik akibat membocorkan materi pemeriksaan serta menghalangi penetapan tersangka Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus e-KTP.

Aris Budiman juga menyebutkan dalam pengaduan pencemaran nama baik, isi opini majalah Tempo di halaman 29 bahwa tujuh penyidik KPK, termasuk dia, menemui anggota DPR terkait dengan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Kemudian, pada halaman 32, artikel Tempo menyebutkan penyidik KPK menawari para anggota Komisi Hukum DPR uang Rp 2 miliar agar terhindar dari jerat kasus korupsi.(*)





Berita Lainnya :
 
  • Seleksi Perangkat Desa Rambah Dinilai Tidak Transparan, Peserta Minta Panitia Pelaksana Tes Ulang
  • Bupati Inhil Jenguk Indra Muchlis Adnan Di RSUD Puri Husada Tembilahan
  • Peringatan 10 Muharram 1440 Hijriyah, Pemdes Sialang Rindang Gelar Istighosah dan Tabligh Kabar
  • Gubernur Sumbar Ajak Generasi Muda Jadikan Gerakan Pramuka Sebagai Rumah Kita
  • Tim Ekspedisi Jalur Darat 34 Gubernur Kunjungi Sumbar
  • Gubernur Sumbar Lantik Pasangan Deri Asta-Zohirin Sayuti Sebagai Walikota-Wakil Walikota Sawahlunto
  • Terkait Kasus "Penolakan GP Ansor" di Riau, LAMR Tetap Inginkan Harmonisasi
  • Lagi-lagi Narkotika, Warga Mahato Di Ciduk Polisi Dirumah Warga Ahmad Efendi
  • Polsek Kota Pekanbaru Berbagi dengan Warga Kurang Mampu dalam Giat Jumat Barokah
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved