| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 

Pemohon Hadirkan saksi Ahli Penetapan Tersangka Kades kepenuhan Timur


T2 | Hukum
Selasa, 27/03/2018 - 09:27:04 WIB
Pemohon Hadirkan saksi Ahli Penetapan Tersangka Kades kepenuhan Timur

ROHUL (Sigapnews.co.id)– Sidang lanjutan praperadilan antara kepala desa kepenuhan timur kecamatan kepenuhan dengan dengan polsek kepenuhan yang digelar di pengadilan negeri pasir pengarayan sudah memasuki sidang mendengarkan keterangan saksi. Selasa (27/3/2018).

Dalam sidang lanjutan tersebut pihak pemohon ( kepala desa) menghadirkan saksi ahli hukum pidana  terkait penetapan tetsangka oleh poksek kepenuhan yang dinilai ada kejanggalan,

Dalam sidang lanjutan antara kepala desa kepenuhan timur dengan polsek kepenuhan pada hari ini sudaj memasuki masa sidang mendengarkan keterangan saksi,

Dalam sidang, pemohon menghadirkan saksi ahli hukum pidana, sedangkan untuk sidang lanjutan saksi dari pihak termohon (polsek kepenuhan) akan dilanjutakn pada esok hari.

Dimana pelaksanaan sidang hari ini disaksikan puluhan masyarakat kedua kubu yaitu kubu kepala desa dan kubu korban yang diduga menjadi korban penganiayaan dan pengancaman  serta dihadiri oleh pihak pemohon Dan termohon dan sidang dipimpin oleh  hakim tunggal,irfan hasan basri.

kapolsek kepenuhan ( pihak  tergugat) iptu yani marjono mengatakan bahwa penetapan tersangka kades sudah memenuhi unsur pidana dan dikenakan pada pasal pengamcaman, dan penetapan tersangka kades sudah memenuhi unsur pembuktian berdasarkan gelar perkara yang sudah dilakukan baik dipolsek maupun dipolres rokan hulu,

Sementara saksi ahli hukum pidana unri, erdiansyah mengatakan bahwa prosesdur yang diterapkan oleh penyidik tidak memeiliki aturan yang jelas  karena SPDP ada 2 jelas itu fatal melanggar Kuhap dan belum pernah dikirim ke Tersangka dan Terlapor dalam waktu 7 hari itu sudah melanggar Putusan MK No.130  .didalam KUHAP dan lembaga praperdilan adalah lembaga horizontal hingga perlu pengawasan dan tidak sewenang - wenang menetapkan orang sebagai tersangka,kalau alat bukti yang digunakan oleh penyidik tidak sah memenuhi hukum yang berlaku.cakap hirdiansyah

Sementara kuasa hukum dari pemohon, andi mengatakan penetapan tersangka terhadap kepala desa kepenuhan timur penuh dengan tipu musliat atau rekayasa kasus yang tidak sehat.tutur andi

Untuk penetapan tersangka diawali dari spdp, jika ada spdp dua kali seharusnya sudah ada sp3 dan dalam penetapan tersangka kepala desa hendaknya tidak bumbui dengan usur-unsur kepetingan seseorang.tutup andi





Berita Lainnya :
 
  • Wagub Sumbar Minta Jembatan Gantung Sungai Batahan Gobing Segera Dibangun Kembali
  • Meski Rawan Bencana, Wagub Imbau Masyarakat Jangan Takut Tinggal di Sumbar
  • Pemprov Sumbar Jalin Kerjasama dengan Federasi Peternakan Italia
  • Kunjungan Kerja ke Italia, Gubernur Sumbar Akan Bertemu Asosiasi Uni Industri
  • Pengemis di Dumai Gunakan Uang Sedekah untuk Beli Sabu
  • Polda Riau Gelar Zikir dan Apel Tiga Pilar
  • Satres Narkoba Gulung Sindikat Pengedar Sabu
  • Satu Tewas, 1 Luka-luka
  • Dua Bandar Sabu Diringkus Polsek Perhentian Raja
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved