| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 

Ini Peran Organisasi Kewartawanan saat Wartawan Dimintai Keterangan oleh Polisi


rls | Hukum
Senin, 06/07/2020 - 15:03:59 WIB
SIGAPNEWS.CO.ID, JAKARTA - Apa yang dapat dilakukan organisasi profesi kewartawanan saat wartawan dimintai keterangan oleh polisi dalam penyelidikan sengketa pemberitaan ;

1. Mendampingi wartawan bersangkutan sebagai bagian pembelaan wartawan.
A. Menjelaskan kepada polisi tentang keberadaan MoU antara Dewan Pers dengan Kapolri dan yang bertanggung jawab atas pemberitaan adalah penanggung jawab sebagaimana Pasal 12 UU Pers, sepanjang tak ada disclaimer.
B. Menjelaskan kepada polisi bahwa ada Pasal 4 ayat (4) UU Pers tentang Hak Tolak untuk melindungi nara sumber tertutupnya. Bila wartawan membuka nara sumber tertutup itu bisa dikenakan Pasal 322 KUHP tentang Hak Ingkar.
C. Minta dilakukan gelar perkara dan menghadirkan ahli pers sebagaimana MoU Dewan Pers dengan Kapolril

2. Hasil gelar perkara
A.  Perkara dihentikan baik kesepakatan para pihak kemudian dibuat perdamaian dengan kesepakatan atau dilanjutkan ke Dewan Pers. Bila tidak ada kesepakatan para pihak dan polisi yakin ini sengketa pemberitaan bisa keluarkan SP3 dan pihak pelapor bisa melakukan pra peradilan kalau tidak puas.
B. Polisi meyakini perkara yang dilaporkan mengandung pidana dan perkara dilanjutkan dengan pidana pers atau pidana di luar pers. Bila ini yang terjadi, pihak terlapor dalam hal ini media atau wartawan yang memiliki hak untuk melakukan pra peradilan.

3. Perkara berlanjut
A. Baik tim pembela maupun ahli pers usahakan gunakan pidana pers yang paling ringan buat media tanpa pidana penjara, hanya denda.
B. Bila penyidik tetap gunakan pidana di luar UU Pers, misalkan KUHP dan atau UU ITE, perjuangan pasal yang paling riang yaitu pencemaran nama baik, Pasal 310 dan atau Pasal 311 (Fitnah) KUHP dan atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Ancaman pasal ini 4 tahun penjara sehingga tersangka tidak dapat dilakukan penahanan. 

4. Saat persidangan
A. Tim pembela bisa menyiapkan ahli pers atau saksi meringankan yang dapat berada pada pihak wartawan, kemungkinan JPU juga menghadirkan ahli yang akan membuktikan dakwaan.
B. Minta majelis hakim untuk hadirkan ahli dari Dewan Pers sesuai SEMA No. 13 tahun 2008.
C. Bila putusan tidak sesuai harapan, ajukan banding atau kasasi sebelum 14 hari oleh Tim Hukum.

Penulis: Kamsul Hasan ketua Bidang UKW PWI Pusat





Berita Lainnya :
 
  • Kejari Rohul Kembalikan DD Bonai Anggran Tahun 2018 Pembangunan Box Culvert Yang Tidak Dilaksanakan
  • Bupati Harris Terima Kunjungan Anggota DPD RI, Paparkan kawasan Techno Park Pelalawan
  • Wabup Inhil Lantik Pj Kades Bolak Raya
  • Mursini hadiri Sidang Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Terhadap Ranperda LPJ Tahun 2019
  • Hari Pertama MTQ Tingkat Kabupaten Kuansing Digelar
  • Sambut Baik Kehadiran JMSI, Ketua LSF Ajak JMSI Ikut Dalam Kampanye Program Sensor Mandiri
  • Agus Sudibyo Sebut Wartawan, Profesi Yang Tidak Bisa Berhenti Saat Pandemi
  • KI Riau Visitasi ke Diskominfopers Inhil
  • Terima Kunker Anggota DPD RI, Bupati Wardan Minta Perhatikan Kondisi Pembangunan Inhil
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved