| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 
Hina dan Usir Wartawan.

Ajudan Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Dipolisikan


Sigapnews.co.id | Polresta Pekanbaru
Sabtu, 09/05/2020 - 18:57:15 WIB
SIGAPNEWS.CO.ID, PEKANBARU - Pimpinan Umum Putera Riau, Fadila Saputra melaporkan Ade Barto ajudan T. Azwendi Fajri, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru dari Demokrat) dan Raden Marwan seorang staf ASN Protokol DPRD Kota Pekanbaru ke Mapolsek Kota, di Jl. Jendral Sudirman Pekanbaru, Provinsi Riau, Jum'at (08/05/2020) pukul 20.15 WIB. 

"Laporan yang saya lakukan terkait dugaan kekerasan pengusiran dan penghinaan terhadap saya selaku Pemimpin Umum media siber (online) www.puterariau.com dan Pimpinan Perusahaan media cetak Tiraiinvestigatif dengan No Laporan STPL : B/STPL/43/V/2020/RIAU/RESTA PEKANBARU/SEKTOR PBR KOTA," ungkap Fadila Saputra.

Tindakan kekerasan, pengusiran dan penghinaan yang dialami ini diduga dilakukan oleh oknum Ade Barto dan Raden Marwan (Staf protokol Sekwan DPRD Kota Pekanbaru). Sebagaimana diketahui, Ade Barto merupakan ajudan T. Aswendi Wakil Ketua DPRD kota Pekanbaru. 

Kekerasan itu dilakukan pada saat Fadila Saputra sedang melakukan peliputan di DPRD Kota Pekanbaru dalam agenda Rapat Kerja Gabungan Komisi terkait refocusing anggaran APBD Kota Pekanbaru pada Jumat, (08/05) pukul 11.00 WIB di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru. 

"Di tengah melakukan peliputan yang dilakukan, tiba-tiba saya dihampiri dua orang yang diduga bernama tersebut diatas (Ade Barto) yang meminta saya untuk keluar dari  lantai 2 (dua) gedung DPRD Kota Pekanbaru yang menyebutkan dirinya diperintah oleh T. Aswendi," ungkap Pimpinan Umum Putera Riau ini. 

Ade barto bersama rekannya melontarkan kata-kata penghinaan, dengan menyebutkan bahwa ia dan Putera Riau adalah media abal-abal dan menarik bajunya untuk keluar hingga baju Fadila mengalami robek.

Terkait hal ini, Fadil meminta pihak Kepolisian Mapolsek Kota Pekanbaru untuk dapat memberikan sanksi hukum kepada oknum tersebut diatas (Ade Barto).

Tidak hanya atas dugaan tuduhan penghinaan saja, melainkan dapat dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 pasal 18 ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). pinta dan tutup Fadila Saputra.(*)

Liputan : R.A /tim
Editor   : RA





Berita Lainnya :
 
  • Mulai 8 Juni Ini Sumatera Barat Berlakukan Tatanan New Normal
  • Terkait Penyaluran Bansos, KPK Terima 118 Laporan Masyarakat
  • Adhya Tirta Batam Putus Saluran Pipa Air Bersih Ilegal
  • Wabub Petahana H.Halim Optimis PKB Bersamanya Pilbub Kuansing 2020
  • Mahasiswa Relawan Covid-19 UNRI Semprot Disinfektan di Kelurahan Simpang Baru
  • Pasangan ASN Asahan Mesum Nyaris Tewas Ternyata PNS Dinas Pendidikan
  • Diduga Dikorupsi Mantan Plt Sekda Kuansing Riau Cs, Ini Rinciannya...
  • Kapolri Idham Azis Mutasikan Wakapolda Sumut dan Kalsel
  • Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso Diperiksa KPK Sebagai Tersangka
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved