| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 
Ekspor Sawit

Pemerintah Akan Bentuk Task Force Untuk Perjuangkan Ekspor Sawit


Piter | Ekonomi
Kamis, 18/04/2019 - 21:07:37 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai mencoblos di TPS 20 Pancoran, Jakarta, Rabu, (17/4/2019). (Foto: Sigapnews.co.id/Ist).
TERKAIT:
SIGAPNEWS.CO.ID, Jakarta - Pemerintah menggelar rapat untuk persiapan merespons kebijakan energi terbarukan Uni Eropa yang menempatkan minyak sawit sebagai komoditas tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan berujar pemerintah akan membentuk kepanitiaan khusus guna mempersiapkan gugatan terkait sawit tersebut.

"Tadi disepakati nanti kita akan ada tim ini, karena birokrat susah, jadi harus ada kepanitiaan khusus. Akan ada aturan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian utk menetapkan siapa yang tergabung dalam task force lah istilahnya," ujar Oke di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, (18/4/2019).

Menurut dia, Kementerian Perdagangan memang ditugaskan untuk terus melaporkan perkembangan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk melakukan gugatan.

Task force, ujar Oke, dibentuk guna menetapkan berbagai hal. Tim tersebut akan diisi oleh personel lintas kementerian. Di samping itu, mereka juga akan mempekerjakan firma hukum untuk melayangkan gugatan.

"Waktu kami mendampingi Pak Menko ke sana, kami sudah melakukan konsultasi hukum dengan beberapa calon firma hukum yang akan kami rekrut, kami sudah grading, sudah ada lima dan akan kami tetapkan," ujar dia.

Sebelumnya, Langkah perlawanan RI terhadap Uni Eropa akan ditempuh jika Parlemen Eropa menyetujui rancangan kebijakan "Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II" yang diajukan pada 13 Maret 2019.

Parlemen Eropa masih memiliki waktu untuk meninjau rancangan yang diajukan oleh Komisi Eropa tersebut dalam waktu dua bulan sejak diterbitkan. Dalam draf tersebut, minyak sawit (CPO) diklasifikasikan sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan, sedangkan minyak kedelai asal Amerika Serikat masuk dalam kategori risiko rendah.

Oke mengatakan gugatan yang dipersiapkan itu bukan hanya akan dilakukan oleh pemerintah melainkan juga pengusaha swasta. "Kalau pemerintah ke WTO (World Trade Organization), sementara swasta ke European Court of Justice," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Sekjen Kementerian Industri Malaysia Tan Yew Chong mengajukan secara langsung protes keras kepada Uni Eropa atas tindakan organisasi itu yang dinilai mengisolasi industri kelapa sawit kedua negara.

Protes langsung disampaikan Darmin dan Tan dengan menemui parlemen Uni Eropa di ibu kota Brussels, Belgia pada Senin, (8/4/2019), setelah sebelumnya melayangkan surat keberatan kepada organisasi itu. Kedatangan Darmin dan Tan juga sebagai tindak lanjut keputusan Indonesia dan Malaysia untuk bersama melawan regulasi penerapan perintah energi terbarukan Uni Eropa II atau Delegated Act.

Pertemuan Darmin dan Tan dengan parlemen Uni Eropa dikoordinir oleh Kedutaan Besar Indonesia di Brussels, Belgia. Pertemuan dalam bentuk dialog ini untuk menyatukan perbedaan pandangan mengenai masalah kelapa sawit atau CPO.

Pada Februari lalu, Komisi Eropa mengumumkan rencana membatasi penggunaan tanaman biofuel proses penanamannya melakukan penggundulan hutan, diantaranya kelapa sawit. Langkah ini pukulan bagi Indonesia dan Malaysia yang merupakan produsen minyak kelapa sawit dunia. Indonesia dan Malaysia diperkirakan memasok 85 persen kebutuhan minyak kelapa sawit dunia.

Melalui rencana ini, maka Uni Eropa akan menentukan bahan bakar apa yang akan menjadi target energi terbarukan mereka. Biofuels secara tidak langsung mengarah pada perubahan penggunaan lahan dan emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi akan dikeluarkan pada 2023.

Dalam pernyataannya, Darmin mengatakan Uni Eropa telah mengirimkan sinyal menggunakan lingkungan untuk hambat kelapa sawit Indonesia. Tindakan diskriminasi terhadap kepala sawit ini akan berdampak pada jutaan orang, khususnya mereka yang bekerja di industri ini. Untuk itu, Indonesia dan Malaysia ingin ada dialog konstruktif dengan Uni Eropa untuk kesinambungan industri kelapa sawit.(*)

Liputan: Piter
Editor  : Robinsar Siburian.





Berita Lainnya :
 
  • SELASA SIANG,MAHASISWA PENJAS UIR SIAP KEPUNG GEDUNG DPRD RIAU
  • Aksi Unjuk Rasa Warnai Pelantikan Anggota DPRD Meranti
  • Cegah ISPA, Mahmud Personel Polsek Kemuning Bagi-bagi Masker Kepada Masyarakat
  • Proses Hukum Lahan Tuntutan Warga Desa Rantau Baru Pelalawan akan Menemui Titik Terang
  • FJMR Gelar Dialog Publik Program 'Riau Pintar' bersama Pemprov dan Bank Riau Kepri
  • MAN 1 Kuansing Mendapatkan Akreditasi B, Rini Susanti : Inilah Wajah MAN 1 Selama Ini
  • Video: 45 Anggota DPRD Inhil Masa Jabatan 2019-2024, Hari Ini Resmi Mengucapkan Sumpah/Janji
  • Bupati Kuansing Mursini Hadiri Rakorlahut Bersama Panglima TNI
  • KONI Meranti 2019-2023 Resmi Dikukuhkan, Hendrizal Bocang Nahkodai KONI Meranti
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved