| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 
Kongres PDIP

Soal Struktur Kabinet, Kongres V PDIP Serahkan ke Jokowi


Sigapnews | Politik
Minggu, 11/08/2019 - 11:58:14 WIB
SIGAPNEWS.CO.ID, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan kongres V PDIP memutuskan untuk menyerahkan rancangan struktur kabinet kepada Presiden Terpilih Joko Widodo atau Jokowi.

"Kami memberikan ruang kepada presiden, yang penting agenda strategis sesuai seperti yang dijabarkan partai. Presiden punya ruang merancang struktur, namun dalam seluruh program politiknya diharapkan memberikan muatan ideologis dalam pelaksanaan nawacita," kata Hasto di Jimbaran, Bali pada Sabtu (11/8/2019).malam.

Sebelumnya, Hasto menyebut struktur DPP PDIP akan menyesuaikan nomenklatur kabinet. Dalam struktur baru PDIP yang sekarang, tetap terdiri 27 personel. Namun, nama sejumlah struktur berubah, ada yang diperluas dan ada yang berganti nama.

Salah satunya adalah Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dulu dijabat Andreas Hugo Pareira. Kini, struktur itu berubah nama menjadi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang dijabat Tri Rismaharini.

Ketika ditanya apakah artinya PDIP mengusulkan penghapusan Kemenko PMK yang kini dijabat Puan Maharani, Hasto menjawab bahwa partainya hanya menyesuaikan.

"Bidang pembangunan manusia diangkat lebih luas dan lebih strategis, ini yang akan diurus Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga, enggak ada struktur yang dihapus, hanya menyesuaikan nomenklatur," ujar Hasto.

Hasto menuturkan, PDIP hanya merekomendasikan konsep besar untuk kabinet Jokowi - Ma'ruf mendatang, yakni konsep Trisakti. Konsep yang dimaksud yakni bangsa Indonesia harus berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi seperti keuangan, pangan, air, serta pertahanan dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

"Kami meneguhkan Trisakti, sama juga desain kabinet yang kami harapkan seperti itu. Kalau struktur kabinet hak presiden, tapi roh, konten, filosofi, dan agenda strategisnya, partai memberikan kebijakan," ujar Hasto Kristiyanto.(*)

Liputan: Piter
Editor : Robinsar Siburian




Berita Lainnya :
 
  • Budayakan Bahasa, Di Lhokseumawe Setiap Jumat Wajib Berbahasa Aceh
  • Kejati Jatim Tunggu Juknis Kejagung Soal Hukuman Kebiri Kimia
  • Terkait Kasus Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, 5 TNI Diskors
  • KJRI di Penang dan Pemprov Sumut Upayakan Pemulangan TKI yang Telantar
  • Luas Karhutla Sumsel Capai 1.675 Hektare
  • Anggota Legislatif Aceh: Dari 731 kursi Terpilih 83 Perempuan
  • Pascapembajakan KM Mina Sejati, Keberadaan 23 ABK Masih Misterius
  • Air Terjun 86 Inhil, Destinasi Wisata yang Cukup Menakjubkan
  • Kejuaraan Dunia Badminton, Hendra Tak Nyangka Rebut Gelar Ketiga
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved