| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 
Pengawas ASN

KPU: Lembaga Pengawas ASN Diharap Bekerja Aktif


Piter | Politik
Minggu, 10/03/2019 - 03:53:57 WIB
Komisioner KPU Hasyim Asyari menyampaikan keterangan pers terkait kegiatan LPDSK partai politik dan calon presiden-calon wakil presiden di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (2/1/2019). (Foto: Sigapnews.co.id/Ist).
TERKAIT:
SIGAPNEWS.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari mengatakan, dalam konteks kontesrasi politik, aparatur sipil negara (ASN) sebaiknya tidak menunjukkan kecenderungan pilihannya. Lembaga yang dapat memberikan peringatan terhadap ASN pun diharapkan bekerja lebih aktif.

"Lembaga-lembaga yang punya otoritas untuk mengontrol atau memberikan peringatan, memberikan sanksi kepada ASN sudah ada. Ini yang saya kira untuk aktif mengawasi atau memantau itu," ujar Hasyim di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).

Ia menjelaskan, setiap ASN harus tahu soal tugas mereka yang diamanatkan oleh undang-undang, yakni untuk melayani publik.

Dalam kontestasi persaingan politik dalam pemilu, menurut dia, sebaiknya ASN menghindarkan diri dalam memperlihatkan kecenderungan pilihan mereka.

"Jangankan menyampaikan dukungan, kecenderungan saja itu mestinya tidak boleh," ujar Hasyim.

Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), setidaknya ada 165 kasus pelanggaran netralitas ASN. Kasus tersebut tercatat dalam rentang waktu sejak 7 Desember 2018 hingga 1 Maret 2019. ASN yang melanggar itu tersebar di 15 provinsi di Indonesia.

Di samping itu, Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan tidak tepat jika ASN diminta mengampanyekan program pemerintah. Bawaslu menegaskan ASN harus netral dalam semua aspek.

Pernyataan Bagja tersebut sekaligus menanggapi perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, yang menyebut ASN boleh mengkampanyekan program pemerintah.

"Kurang tepatlah. ASN harus netral dalam tindakan. Kemudian ASN harus netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat", ujar Bagja kepada wartawan di Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).

Kendati demikian, ASN tetap boleh memilih dalam Pemilu. Sehingga, Bawaslu tidak sepakat jika ASN diminta menyampaikan program pemerintah.(*)

Liputan: Piter.
Editor   : Piter





Berita Lainnya :
 
  • PT. EDI Buka Bersama Kaum Dhuafa, Anak Yatim Yang Tersebar Di 6 Desa Dan Kelurahan
  • Azhar : Pasokan LPG 3 kg dan BBM untuk Kuansing menghadapi Lebaran dijamin Cukup.
  • Bupati Wardan Harapkan Program Listrik Desa di Inhil Dapat Digesa
  • Terkait Dugaan Hilangnya 80 Ton Timah, Ini Kata Kabid ESDM Provinsi Riau.
  • Duga Ada Perubahan Suara, Nasdem Riau Siapkan C1 Asli Sebagai Bukti Untuk Ajukan GUGATAN Pemilu 2019
  • Inventaris Kantor Lurah Seikijang-Pelalawan Riau Disatroni Maling
  • Kasus Proyek Fiktif Cetak Sawah, Jaksa Tahan Oknum PNS dan Pensiunan Pelalawan
  • Dipersilakan Mengadu Cara Online, Pemprov Riau Sediakan Aplikasi Pengaduan e-Lapor
  • X-TAR Berbagi Di Bulan Suci Ramadhan
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved