| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 
Seks Oral

Perempuan Harus Berani Tolak Ajakan Seks Oral


Sigapnews | Kesehatan
Selasa, 06/08/2019 - 02:41:47 WIB
Ketua Kelompok Studi Infeksi Menular Seksual Perdoski, Hanny Nilasari saat ditemui usai acara pernyataan sikap ICMI di Jakarta, Senin (5/8/2019). (Foto: Sigapnews.co.id/Ist).
TERKAIT:
SIGAPNEWS.CO.ID, Jakarta - Perempuan harus berani menolak ajakan seks oral bila nanti RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan menjadi Undang-undang.

“Itu berbahaya karena menjadi pintu masuknya virus dan bakteri. Itu yang harus kita informasikan kepada masyarakat kalau jalur mulut itu bukan jalur yang aman,” ucap  Ketua Kelompok Studi Infeksi Menular Seksual Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin Indonesia (Perdoski) Hanny Nilasari di Jakarta, Senin.

Menurut Hanny, biota yang berkembang di mulut lewat seks oral berbeda dengan biota yang berkembang di organ genital perempuan. Tentunya bila terjadi infeksi, mulut adalah jalur yang paling cepat menularkan virus dan bakteri ke tubuh.

Oleh karena itu, tindakan memaksa pasangan melakukan seks oral adalah suatu tindakan yang menyimpang yang perlu diatur lebih lanjut dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

“Memang itu (tindakan memaksa oral) bukan menjadi tindakan kejahatan secara harfiah ya, tetapi sebagai perempuan kalau kita tahu itu beresiko infeksi. Tentunya kita bisa menolak,” ujar Hanny.

Hanny mengatakan Data infeksi menular seksual (IMS) pada anak dengan kekerasan seksual meliputi keadaan patologis berat dan infeksi saluran reproduksi berat dan dapat menimbulkan komplikasi yang prevalensinya 1- 20 persen dari total kejadian kekerasan seksual.

“Untuk itu, ketika kesakitan meningkat, angka kematian karena infeksi meningkat, bukannya menjadi beban negara?” ujar Hanny.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Sri Astuti mengatakan pelaku kekerasan seksual harus mendapatkan pidana dan denda akibat tindak kejahatan yang dilakukannya.

Pidana dan denda itu berdasarkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban kekerasan seksual.

“Terjadi kerugian ekonomi, maka pelaku harus memberikan kompensasi kepada korban sebesar Rp100 juta hingga Rp1 miliar. Sedangkan pidana bagi pelaku kejahatan seksual adalah 15 tahun penjara,” ujar Sri.(*)

Liputan: Piter
Editor  : Robinsar Siburian





Berita Lainnya :
 
  • KPK Tetapkan 10 Orang Tersangka Terkait Kasus Proyek Jalan TA 2013-2015 Di Kabupaten Bengkalis
  • Masferi Kembalikan Formulir Bacawabup Di Kantor DPD II Partai Golkar
  • Satpol PP dan Damkar Rohul Lanjutkan Operasi Pekat 2020
  • Polisi Tangkap 3 Pelaku Penyalah Gunaan Narkotika Jenis Sabu
  • Sepasang Calon Bupati Dan Wakil Mengembalikan Formulir ke Kantor DPD II Partai Golkar
  • Jajaran Polda Riau Komit Cegah dan Tangani Karhutla 2020
  • Disperindag Meminta Pemilik SPBU Jangan Melayani Pelangsiran BBM
  • Bupati Rohul H Sukiman Hadiri Ulang Tahun Desa Pasir Jaya tahun 2020
  • Setwan DPRD Kuansing Gelar Ratas
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved