| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 
Korupsi

Syarif Alkadrie: Novanto Mangkir Panggilan KPK, "Jangan Bawa-bawa Presiden"


Piter | Korupsi
Selasa, 14/11/2017 - 11:46:48 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR Setya Novanto usai acara buka puasa bersama di kediaman dinas ketua DPR di kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin (5/6/2017). [Foto: Dok.Sigapnews/Piter]

TERKAIT:
SIGAPNEWS.CO.ID | Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Syarif Alkadrie menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu meminta izin Presiden Joko Widodo dalam memanggil Ketua DPR Setya Novanto untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka.

Syarif juga menyarankan agar Novanto kooperatif menjalani proses hukum kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang menyeret namanya.

‎"Saya kira ini kan berkaitan dengan proses hukum, ya ikuti saja proses hukumnya. Kalau sesuai dengan UU MD3 itu kan ada masa waktu izin presiden. Tapi kan ini proses hukumnya sudah lama dan lanjut kembali, saya kira lewati saja (izin Presiden). Pak Setnov lakukan saja (pemeriksaannya)," kata Syarif Alkadrie di Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Syarif juga mempersilakan Novanto menempuh jalur hukum dengan mengajukan praperadilan bila merasa tidak mendapat keadilan atau ada yang janggal dalam skandal e-KTP ini.

Menurut dia, Novanto tak perlu menyeret-nyeret presiden sebagai alasan untuk menolak proses hukum kasus dugaan korupsi ‎yang ditangani KPK tersebut.

Jokowi sebagai kepala pemerintahan, lanjut Syarif, tentu menyerahkan semua permasalahan Novanto kepada penegak hukum, dalam hal ini KPK.

"Saya kira janganlah kaitkan dengan presiden dalam hal ini. Saya pikir presiden, sebagai negara hukum, pasti menyerahkan kepada proses hukum," kata dia.

Syarif menambahkan, ‎Novanto bisa saja mengajukan praperadilan atas status hukumnya sebagai tersangka lagi dalam kasus dugaan korupsi e-KTP, seperti yang dilakukanya pada 4 September lalu.

Ketika itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan gugatan Novanto, yang juga ketua umum Partai Golkar, terkait penetapan statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP.

"Ketika proses hukum itu dianggap tidak sesuai, Setnov berpeluang mengajukan praperadilan lagi. Cuma saya minta jangan bawa-bawa presiden-lah," tutur Syarif.

Sejatinya, Novanto diperiksa KPK sebagai saksi perkara korupsi e-KTP dengan tersangka Direktur Utama PT. Quadra Solution Anang Sugihana Sudiharjo, Senin (13/11/2017) kemarin.

Namun, ketua umum Partai Golkar itu menolak hadir dengan dalih belum ada izin dari Presiden Jokowi.(*)





Berita Lainnya :
 
  • Polres Inhil Praktek Lapangan Pam TPS
  • Banjir di Kampar Telan Tiga Nyawa
  • Bupati rohul Resmi Membuka Gerai Pelayanan Publik Di Kecamatan Rambah Hilir
  • Bupati rohul Resmi Membuka Gerai Pelayanan Publik Di Kecamatan Rambah Hilir
  • Tingkatkan Nilai Kearifan Lokal, Forum Keserasian Rimbo Tarok Gelar Diskusi Tematik
  • Program e-Warung Jadi Rujukan, Pemkab Muara Enim Belajar ke Pemko Padang
  • Keterbukaan Informasi Publik Agar Masyarakat Dapat Awasi Kinerja Pemerintahan
  • Purwadi Menang Telak di Pilkades Rantau Sakti
  • Wartawan Mitra Kerja Aparat Humas Pemerintah dalam Sebarluaskan Informasi
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved