| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 
Sidang Paripurna DPRD Riau

Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus dan Pengesahan Perda Ketenagalistrikan


Yef | Advertorial
Senin, 16/04/2018 - 23:12:45 WIB
Sigapnews.co.id | Pekanbaru - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau,  gelar rapat Paripurna pengesahan revisi peraturan daerah tentang ketenagalistrikan. Rapat Paripurna tersebut dihadiri 43 anggota dewan dari jumlah keseluruhannya dari 65 orang , Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo. didampingi Noviwaldy Jusman, Senin (16/4/2018)

Laporan pansus tentang ketenagalistrikan dibacakan Almainis Politisi PDI Perjuangan yang bertindak sebagai Juru Bicara Pansus Perubahan Atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketenagalistrikan itu berharap agar rancangan peraturan daerah ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Provinsi Riau, khususnya dibidang penggunaan, pemberdayaan, kelistrikan.

"Kami yakin dan percaya atas dukungan dari segenap pihak, rancangan peraturan daerah tentang Ketenagalistrikan ini semoga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Riau," Kata Almainis.

Pembukaan sidang paripurna DPRD Riau agenda Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus Perda Ketenagalistrikan Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo, Senin (1642018)

Masih kata Almainis, laporan yang disampaikan pansus perubahan atas rancangan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang rancangan peraturan daerah tentang ketenagalistrikan daerah ini merupakan hasil fasilitas yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau melalui Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Riau ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Secara rinci dijelaskannya bahwa poin revisi hasil fasilitas yang diterima adalah pada poinredaksi tahun pada judul awal ranperda disesuaikan dengan tahun yang sedang berjalan. Kedua penyempurnaan pada point mengingat guna disesuaikan dengan aturan hukum dan perundang-undangan. Ketiga Pasal 1, point 3n 6, 23, 25, 30, 34, 39, 41 dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian. Keempat Pasal 2 huruf d dilakukan penyempurnaan redaksional. Kelima Pasal 4 huruf k, l dan m dihapus karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Keenam pasal 28 point 2 dan 4 dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian redaksional. Ketujuh, pasal 29A point 3 dihapus karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kedelapan, pasal 49 point 1 dilakukan penyempurnaan redaksional.

Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi mewakili PLT Gubernur Riau dan wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo dan Noviwaldy Jusman saat penyerahan surat persetujuan Perda Ketenagalistrikan

Sementara, Pendapat akhir kepala daerah yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi  mengatakan ketengalistrikan merupakan penyediaan dan pemanfaataan tenaga listrik serta usaha menujang tenaga listrik.

"Melalui ranperda ini diatur berbagai ketentuan penyedia tenaga listrik yang mencakup jenis usaha, wilayah usaha, pelaku usaha, perizinan, hak dan kewajiban pemegang izin usaha, penyedia tenaga listrik, keselamatan ketenagalistrikan, pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang aman, andal dan ramah lingkungan," sebut sekda.

Dikatakannya, ranperda tersebut mengatur tujuan keselamatan ketenagalistrikan yang mewajibkan instalasi tenaga listrik memiliki sertifikat layak operasi, peralatan dan pemanfataan tenaga listrik harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)dan tenaga teknik harus memiliki sertifikat kompetensi.

Suasana sidang Paripurna DPRD Riau agenda  Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus Perda Ketenagalistrikan

Dengan ditetapkan ranperda ketenagalistrikan menjadi payung hukum diharapkan penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi yang sejalan dengan prinsip otonomi daerah dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Maka kontribusi masyarakat dan pemerintah dalam penyedian tenaga listrik perlu ditingkatkan sehingga tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu," katanya.

Sekda Prov Riau berharap melalui perda tersebut akan dapat meningkatkan peran serta pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menetapkan kebijakan pengaturan, pengawasan. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana pendukung tenagalistrikan baik sektor perizinan dan nonperizinan, dan dapat meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang ketenagalistrikan.





Berita Lainnya :
 
  • DPUPR Rohul Dapat Bankeu Provinsi Rp 65 M, Untuk Bangun 6 Jembatan.
  • Polisi Grebek Sebuah Rumah Simpang Natal, 2 Orang Di Tangkap
  • Kasatpol PP Inhil Imbau Pengelola Tempat Hiburan Malam Hentikan Aktifitas Selama Ramadhan
  • LDII Ajak Pemuda Teruskan Cita-cita Budi Utomo
  • Longsor, Jembatan Penghubung Kuala Enok dan Tanah Merah Amblas ke Sungai
  • SRG Akan Dilaksanakan Tahun Ini Setelah Dapat Persetujuan Kemendagri
  • Temu Ramah Cagubri No. 4 Andi rahman dgn Masyarakat Pandau Jaya.
  • DPRD Terima LKPj Bupati Kuansing 2017
  • Polres Kuansing Launcing Layanan SKCK Keliling
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved