| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 
Gelar FGD

LDII Riau Gelar FGD, Hadirkan Dirjen Kementerian ATR/BPN


Sigapnews | Ormas
Rabu, 21/08/2019 - 21:19:14 WIB
Ir. H. Sudarsono, MM, Dirjen Kementerian ATR/BPN bersama moderator yang juga ketua DPW LDII Riau, Dr. Imam Suprayogi. (Foto: Sigapnews.co.id/Yefrizal).
TERKAIT:
SIGAPNEWS.CO.ID | PEKANBARU -  DPW Lembaga Dakwah Islam indonesia (LDII) Provinsi Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah, Rabu (21/08/2019).

FGD yang digelar LDII Riau ini mengambil tema, " Pengelolaan Keberadaan Aset di Bidang Pertanahan Tantangan, Harapan dan Alternatif Solusinya," menghadirkan pembicara utama Ir. H. Sudarsono, MM, berlangsung di sekretariat LDII Riau, Jalan Setia, Tangkerang, Pekanbaru.

Menurut ketua DPW LDII Riau, Dr. Imam Suprayogi, perkembangan pengelolaan aset tanah sudah banyak perkembangan dan perubahan. "Kita sebagai warga negara yang baik perlu mengikuti aturan atau regulasi dari pemerintah. Saat ini banyak regulasi pemerintah bidang pertanahan yang baru, maka perlu kita sosialisasikan melalui nara sumber yang kompeten," terang Dr. Imam Suprayogi.

Pembicara utama, H. Sudarsono, MM, adalah Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Republik Indonesia.

Ir. Sudarsono mengatakan, Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi menargetkan pada tahun 2025 seluruh tanah dari Sabang sampai Merauke harus memiliki status hak dengan sertifikat. 

Untuk memenuhi target pada tahun 2025 seluruh tanah disertifikat pemerintah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap.

Menurut H. Sudarsono, sertifikat yang seharusnya dipegang masyarakat sebanyak 116 juta, namun sampai 2015 baru sekitar 46 juta lembar yang dicetak.

Pemerintah akan terus mempercepat penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat. Tujuannya, konflik lahan di masyarakat tak kembali terjadi.

"Konflik pertanahan terjadi karena masyarakat tidak memegang tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki yang namanya sertifikat," ucap H. Sudarsono

Konflik lahan, lanjut dia, biasanya melibatkan masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, maupun masyarakat dengan perusahaan.(*)

Liputan: Yefrizal
Editor   : Yefrizal





Berita Lainnya :
 
  • Wabub Kuansing H.Halim Beri Bantuan Ambulance Untuk Masyrakat Beringin Jaya
  • Anggota DPRD Sarolangun Jambi Sambangi Setwan DPRD Kuansing
  • Prodi ilmu hukum uniks mengadakan Kuliah umum Dengan ahli hukum laut
  • Digagas pengambangan Objek Wisata Air Panas Sungai Pinang
  • Pemprov Riau Terima Penghargaan WTP 2018
  • Pj Sekdaprov Riau Lepas Kontingen Porwil Sumatera ke-X
  • Gubri Terima Kunjungan Delegasi Pemerintah Kerajaan Bhutan
  • Gubri Buka Rakerda DPD REI XII Riau 2019
  • Pemprov Riau Raih BKN AWARDS 2019
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved