| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 
Gelar FGD

LDII Riau Gelar FGD, Hadirkan Dirjen Kementerian ATR/BPN


Sigapnews | Ormas
Rabu, 21/08/2019 - 21:19:14 WIB
Ir. H. Sudarsono, MM, Dirjen Kementerian ATR/BPN bersama moderator yang juga ketua DPW LDII Riau, Dr. Imam Suprayogi. (Foto: Sigapnews.co.id/Yefrizal).
TERKAIT:
SIGAPNEWS.CO.ID | PEKANBARU -  DPW Lembaga Dakwah Islam indonesia (LDII) Provinsi Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah, Rabu (21/08/2019).

FGD yang digelar LDII Riau ini mengambil tema, " Pengelolaan Keberadaan Aset di Bidang Pertanahan Tantangan, Harapan dan Alternatif Solusinya," menghadirkan pembicara utama Ir. H. Sudarsono, MM, berlangsung di sekretariat LDII Riau, Jalan Setia, Tangkerang, Pekanbaru.

Menurut ketua DPW LDII Riau, Dr. Imam Suprayogi, perkembangan pengelolaan aset tanah sudah banyak perkembangan dan perubahan. "Kita sebagai warga negara yang baik perlu mengikuti aturan atau regulasi dari pemerintah. Saat ini banyak regulasi pemerintah bidang pertanahan yang baru, maka perlu kita sosialisasikan melalui nara sumber yang kompeten," terang Dr. Imam Suprayogi.

Pembicara utama, H. Sudarsono, MM, adalah Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Republik Indonesia.

Ir. Sudarsono mengatakan, Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi menargetkan pada tahun 2025 seluruh tanah dari Sabang sampai Merauke harus memiliki status hak dengan sertifikat. 

Untuk memenuhi target pada tahun 2025 seluruh tanah disertifikat pemerintah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap.

Menurut H. Sudarsono, sertifikat yang seharusnya dipegang masyarakat sebanyak 116 juta, namun sampai 2015 baru sekitar 46 juta lembar yang dicetak.

Pemerintah akan terus mempercepat penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat. Tujuannya, konflik lahan di masyarakat tak kembali terjadi.

"Konflik pertanahan terjadi karena masyarakat tidak memegang tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki yang namanya sertifikat," ucap H. Sudarsono

Konflik lahan, lanjut dia, biasanya melibatkan masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, maupun masyarakat dengan perusahaan.(*)

Liputan: Yefrizal
Editor   : Yefrizal





Berita Lainnya :
 
  • Keluarga Besar Pemuda Pancasila Berduka Atas Kepergian Ibunda Ketum PP Japto, Dolly Zegerius
  • Kejari Kuansing Tahan Tersangka Korupsi DD Desa Sako
  • Dikabarkan, Dr. H. Ferryandi, ST. MM. MT Defenitif Jadi Ketua DPRD Inhil
  • Bupati Resmikan Pasar Pekan Selasa Desa Puo Raya
  • Pelaku Karhutla, Kapolsek Kemuning: Jika Terbukti Tidak Ada Ampun
  • Daman Huri Lubis Terpilih Jadi Ketua KSPT, Melalui RAT LB
  • Mantap, Atlet Catur Berbakat Asal Meranti Ramaikan Kontingen Riau Di Ajang POMNas Dijakarta
  • SELARAS Menanti DPRD Riau yang Bisa Mengawal Kebijakan Pemda untuk Perbaikan Pembangunan
  • Terdengar Karhutla, Kapolsek Kemuning Turun Langsung Berjibaku Padamkan Api
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved