| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 
Advertorial

Sekda Inhil Ikuti FGD Transparansi DBH


Defri Andi | Indragiri Hilir
Senin, 09/04/2018 - 22:14:26 WIB
Sigapnews.co.id I TEMBILAHAN- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang transparansi dana bagi hasil (DBH) di Batam, Senin (9/4/2018).

Selain Sekda Inhil, H Said Syarifuddin, FGD yang digelar Pemerintah Pusat melalui Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dibawah naungan Kementerian Koordinasi Perekonomian ini juga turut diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota Se - Provinsi Riau dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi.

Menurut Sekda Inhil, H Said Syarifuddin, FGD digelar guna menindaklanjuti pertemuan antara Sekda se - Provinsi dengan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu yang spesifik membahas tentang Transfer Dana Ke Daerah berupa Dana Bagi Hasil.

"Pada waktu itu, Sekda se - Riau meminta adanya transparansi soal pengurangan DBH dan meminta transfer dana ke daerah dilakukan secara berkala," tukas Sekda.

Dalam FGD, diungkapkan Sekda, Dirjen Perimbangan Keuangan mengulas tentang transparansi DBH dari sisi tugas, fungsi dan perannya. Pembahasan juga berkutat pada persoalan dana bagi hasil sektor industri ekstraktif.

Sekda menjelaskan, beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak dan ikut dibahas dalam FGD, antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.

"Walaupun regulasi terkait DBH sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan turunannya, beberapa pihak masih menganggap pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan, salah satunya karena pengaruh fluktuasi harga minyak dunia dan harga-harga komoditi lainnya, serta nilai tukar rupiah," jelas Sekda.

Ketidakpastian yang muncul akibat pengaruh harga, dikatakan Sekda, menjadi sumber kekeliruan Pemerintah Daerah dalam menetapkan besaran DBH yang akan diterima dalam satu tahun anggaran sehingga berdampak terhadap terganggunya perencanaan anggaran daerah.

Kedepan, Sekda menuturkan, EITI berkomitmen untuk terus berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terbangun kesalingpercayaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Diskominfops Inhil)




Berita Lainnya :
 
  • Bupati Sukiman Terima Penghargaan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten Peduli HAM
  • Sekda Kuansing Lepas 90 Peserta MTQ , Ini Pesan Bupati Kuansing.
  • Sekda Kuansing Serahkan Bantuan Beras 30 Ton dan Benih Padi
  • Masalah OTT Di Rohul, Nie Penjelasan Waka Polres Rohul Kompol Willy Kartamanah AKS, S,IP M.Si
  • Kuansing Raih Peringkat Ke-7 Penganugerahan Predikat Kepatuhan 2018 Dari Ombudsman RI
  • Wujudkan Transparansi Informasi Publik, Diskominfo Rohul Gelar Sosialisasi KIP dan Bimbingan PPID
  • BEM UPP Mengadakan Aksi Damai Di Depan Kantor Bupati Rohul, Ini Tuntutan Mahasiswa ....!!!
  • Kejari Rohul Berharap Semua Lapisan Masyarakat Bisa Lakukan Kontrol Terhadap Korupsi
  • Rohil Surganya Turis Lokal dan Mancanegara, Bupati Suyatno Raih Piala Anugerah Pesona Indonesia 2017
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved