| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 

Eksepsi Terdakwa Korupsi Pedamaran II di Tolak Hakim


Brian | Rokan Hilir
Rabu, 12/07/2017 - 23:31:10 WIB
SIGAPNEWS.CO.ID | ROHIL - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru menolak eksepsi (keberatan) dua terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Jembatan Pedamaran II di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Ibus Kasri dan Minton Bangun atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Senin (10/7/2017)

Kepala Kejaksaan  Negeri Rokan Hilir, Bima Suprayoga, SH, melalui Kasipidsus M.Amriansyah, SH,  didampingi Kasiintel Sri Odit Meogonondo, SH, Rabu (12/7/20171), mengatakan dalam putusan sela hakim menolak, selanjutnya memerintahkan JPU untuk melanjutkan persidangan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi, pada Rabu (19/7/2017), mendatang.

Amriansyah menjelaskan, dalam amar putusan sela majelis hakim yang dipimpin Sulhanuddin SH menyatakan, jika dakwaan JPU telah memenuhi syarat formil dan materil. Hakim kemudian memerintahkan jaksa untuk melanjutkan sidang dengan menghadirkan saksi-saksi.

"Menolak eksepsi yang diajukan kedua terdakwa. Sidang dilanjutkan Rabu tanggal 19 Juli 2017 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi," kata Amriansyah mengulangi perkataan Hakim dalam sidang tersebut.

JPU dalam dakwaan menyebutkan, jika mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Rohil, Ibus Kasri dan kontraktor dari PT Lapi Ganesatama didakwa jaksa bukan memperkaya diri sendiri tapi melainkan memperkaya korporasi, PT Waskita Karya.

Pengerjaan Jembatan Pedamaran II dilakukan bersamaan dengan Pedamaran I. Keduanya dibangun dengan anggaran APBD Tahun 2008 hingga 2010.

Penyimpangan terjadi karena adanya pelaksanaan pembayaran termin dua pada 2009 yang tidak sesuai ketentuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni Ibus Kasri. Dalam proyek itu tidak ada item pekerjaan 77 item tiang pancang tapi tetap dibayarkan.

Akibat perbuatannya, terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 3 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

"Negara mengalami kerugian sebesar Rp9,2 miliar. Nilai itu diperoleh dari pembayaran yang tidak semestinya dibayarkan. Dana itu sudah dikembalikan dan disimpan di rekening penampungan milik Kejaksaan Tinggi Riau," imbuhnya.(*)





Berita Lainnya :
 
  • Pasca Mengikuti Konversi HMI (MPO), 4 Kader Ini S14P Kembangkan HMI (MPO) Di Tanah Seribu Suluk.
  • Pjs Bupati Rohul Hadiri Kegiatan Pemekalan Bagi Penyuluh Agama Islam Non PNS
  • Rohul : Kasus Baru Terkonfirmasi 13 Orang
  • Rohul : Kasus Baru Terkonfirmasi Nol : Pasien Sembuh 10 Orang
  • Update Corona Rohul : Pasien Sembuh Bertambah 3 Orang
  • Rohul, Kasus Terkonfirmasi Covid 19 Bertambah
  • Pjs Bupati Rohul , Masa Covid-19 Zakat Dibagikan Pada Penghasilan Menengah Dan Pengangguran
  • Kurva Kasus Covid - 19 Meningkat
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved