| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 

Dewan Pers Menang di Pengadilan Tinggi Jakarta, Gugatan SPRI dan PPWI Ditolak


Red | Nasional
Kamis, 12/09/2019 - 20:13:17 WIB
SIGAPNEWS.CO.ID | JAKARTA - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak seluruh gugatan yang diajukan tergugat  Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI).

Wilson Lalengke dan kawan-kawan (dkk) yang  menggugat keabsahan Peraturan Dewan Pers (PerDP). Dengan demikian,  Peraturan Dewan Pers dikukuhkan berlaku dan mengingat semua pihak terkait dengan pers.

     Dalam keputusannya No 331/PDT/2019/PT DKI,  majelis hakim tinggi PT Jakarta yang terdiri dari Imam Sungudi sebagai ketua  dan hakim anggota masing-masing Haryono dan Hiyanto, setelah mengadili sendiri perkara yang diperiksa,  pada keputusannya tanggal 5 Agustus 2019, selain menyatakan seluruh gugatan tergugat Wilson Lalengke ditolak,  juga menghukum para tergugat untuk membayar perkara.

     Sebelumnya April 2018, SPRI dan PPWI, Wilson Lalengke dkk menggugat Dewan Pers di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Isi gugatannya,  Dewan Pers dinilai  telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat mendalilkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers (PerDP) melampaui kewenangan Dewan Pers  dan bertentangan dengan UUD 1946 serta UU Pers No 40 Tahun 1999. 

Atas dasar itu,  Wilson Lalengke dkk meminta Peraturan Dewan Pers, antara lain soal Standar Perusahaan Pers dan Peraturan Dewan Pers soal Standar Kompetensi Wartawan,  dinyatakan tidak  mengingat,  karena  bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers No 40 Tahun 1999.

    Dalam eksepsinya di PN Jakarta Pusat, Dewan Pers menyatakan yang berhak memeriksa suatu perkara yang mempersoalkan sebuah peraturan bertentangan dengan UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi (MK), sedangkan  yang berhak memeriksa perkara yang mempersoalkan peraturan bertentangan dengan UU dan peraturan di bawa UU adalah Mahkamah Agung (MA). Sedangkan dalam pokok perkara,  Dewan Pers menegaskan kewenangan yang menjadi dasar Dewan Pers mengeluarkan Peraturan Dewan Pers  yang mengikat ialah fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam  Pasal 15 ayat 2 huruf f. Pasal itu menyebut, Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam membuat peraturan-peraturan pers.

     Wina Armada Sukardi yang menjadi ahli dari Dewan Pers dalam sidang di PN Jakarta Pusat menegaskan, Peraturan Dewan Pers memiliki alas hukum yang sangat kuat dan karena itu mengikat semua pihak.”Gugatan para tergugat lemah dan salah alamat,” kata Wina di sidang PN Jakarta Pusat waktu itu. 

    Dalam keputusan PN Jakarta Pusat,  eksepsi dari Dewan Pers  yang menyatakan PN Jakarta Pusat tidak berhak mengadili perkara ini, dan diterima PN Jakarta Pusat. Artinya, gugatan tergugat Wikson Lalengke dkk tidak diterima, karena pengadilan tidak berhak memeriksanya. Oleh karena itu PN Jakarta Pusat  belum memeriksa perkara pokonya . Sedangkan dalam keputusan PT DKI  disebut, eksepsi Dewan Pers ditolak. 

    PT Jakarta menilai PT Jakarta berhak mengadili perkara ini. Tetapi setelah memeriksa sendiri pokok perkaranya , PT Jakarta dalam pokok perkara memutuskan menolak seluruh gugatan Penggugat Wilson Lalengke dkk. 

Dengan adanya keputusan PT Jakarta ini, Peraturan Dewan Pers mempunyai kekuatan hukum dan mengingat semua pihak yang terkait dengan pers. Dalam bahasa awam, Dewan Pers menang lagi di PT Jakarta.

     Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) meyambut gembira keputusan ini. "Jelas ini kemenangan  buat masyarakat pers, karena memperkuat posisi Dewan Pers dan organisasi wartawan pendukungnya. Sejak awal saya percaya pengadilan memang menghormati kemerdekan pers," kata ketua umum PWI  Pusat Atal Depari.

     Advokad Frans Lakaseru yang menjadi kuasa hukum Dewan Pers mengingatkan, agar masyarakat pers tidak mempercayai berita-berita hoax yang menyatakan Dewan Pers telah kalah di PT Jakarta. "Banding Penggugat  ditolak,  kok Penggugat bisa dinyatakan menang?" kata Frans.  Dia menerangkan, sebaiknya kita mengikuti keputusan yang formal dari lembaga pengadilan saja. ***





Berita Lainnya :
 
  • 30.000 Personil TNI - POLRI Disiapkan untuk Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wapres
  • Himbauan Dari Ketua DPRD Rohul Untuk Masyarakat Rohul
  • Ini Himbauan Ketua PAC Pemuda Pancasila Untuk Masyarakat Rohul
  • Himbaunan Untuk Masyarakat Desa Pasir Jaya Menjelang Pelantika Presiden Dan Wakil Presiden
  • Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Warga Desa Suka Maju Diimbau Menjaga ini
  • Demi Riau Bebas Karhutla, Satpol PP Provinsi Riau Turun Langsung Memadamkan Karhutla
  • Demi Riau Bebas Karhutla, Satpol PP Provinsi Riau Turun Langsung Memadamkan Karhutla
  • Ahmiyul Rauf Balon Bupati Internal PKS Kuansing Ramaikan Kontestasi Pilkada 2020 Mendatang
  • Mundur Sebagai Kadispar Riau,Fahmizal Usman Dilantik Jadi Asisten Deputi di Kemenpar Hari Ini
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved