| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 
Berita Nasional

Mendagri Tjahjo Kumolo : Prihatin Banyak Pejabat Daerah Terkena OTT KPK


Ade Irwan Putra | Nasional
Senin, 28/01/2019 - 00:21:20 WIB
SIGAPNEWS.CO.ID -- JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan keprihatinannya, dengan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat daerah.

"Saya merasa sedih dan prihatin selama 4 tahun sebagai Mendagri, Saya selalu mengingatkan hati-hati terkait area rawan korupsi yang utama adalah perencanaan anggaran dan terkait fee proyek dan anggaran yang menyimpang dari peraturan yang ada, jual beli jabatan, penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan perijinan dan lain-lain,” kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (27/1).

Menurut Mendagri, dirinya selalu mengingatkan terkait setiap masalah yang ada di lingkup pemerintahan daerah, antara lain sumber daya alam, infrastruktur, birokrasi, pendidikan, kesehatan, dan keuangan.

" Masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat diatasi dengan baik, kalau seluruh mekanismenya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta konsisten menerapkan mekanisme melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, menerapkan e-budgeting dan e-planning di semua bidang serta manajemen kontrol yang terbuka,” paparnya.

Mendagri menegaskan, hal-hal tersebut, selalu terus diingatkan oleh Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla kepada jajaran Kemendagri, dan pemerintah daerah dalam upaya membangun transparansi, kepercayaan publik terkait pelayanan masyarakat.

" Sebagai Mendagri ataupun kepala daerah harusnya tidak perlu takut mengambil sebuah kebijakan sepanjang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui berbagai mekanisme pelayanan masyarakat yang transparan,” tuturnya.

Dia berharap kasus OTT atau persoalan hukum yang menimpa para pemangku kebijakan tidak terjadi lagi.

"Semoga kasus-kasus OTT, baik di jajaran Kemendagri dan pemerintah daerah harus sudah diakhiri mengingat sudah cukup banyak pemangku kebijakan yang terkena masalah hukum", katanya.

Dia menambahkan Mendagri tidak mungkin mengawasi pejabat Kemendagri dan kepala daerah beserta jajarannya 24 jam penuh.

"Kemendagri yakin semua pihak paham akan rambu-rambu hukum terkait pengambilan kebijakan publik. Dan mari kita saling menjaga dan mengingatkan agar sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.




Berita Lainnya :
 
  • Bawaslu Gelar Raker Peningkatan Kapasitas SDM Panwascam Kabupaten Rokan Hulu
  • Bupati Kuansing Terima SK Penetapan Tuan Rumah Porprov
  • Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Bupati Inhil Kenang Masa 1 Tahun Silam
  • Bupati Inhil Resmikan Gedung Baru PAUD Mutiara Hati Desa Sungai Ambat, Enok
  • IMLAK- UPP Serahkan Bantuan Kepada Korban Kebakaran Desa Kepenuhan Timur
  • Azhar Berterimakasih Atas Bantuan Korban Kebakaran Yang Menimpa Warganya
  • Jenazah Almarhumah Fitria Arini, S.STP Dilepas Bupati Kuansing dengan Penuh Haru
  • Digerus Air Sungai, Jembatan Penghubung Desa Munsalo Kopah Ambruk
  • Perbaikan 7 Ruas Jalan Kota Tembilahan, Bupati Inhil Minta Masyarakat Bersabar
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved