| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 
Berita Nasional

Mendagri Tjahjo Kumolo : Prihatin Banyak Pejabat Daerah Terkena OTT KPK


Ade Irwan Putra | Nasional
Senin, 28/01/2019 - 00:21:20 WIB
SIGAPNEWS.CO.ID -- JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan keprihatinannya, dengan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat daerah.

"Saya merasa sedih dan prihatin selama 4 tahun sebagai Mendagri, Saya selalu mengingatkan hati-hati terkait area rawan korupsi yang utama adalah perencanaan anggaran dan terkait fee proyek dan anggaran yang menyimpang dari peraturan yang ada, jual beli jabatan, penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan perijinan dan lain-lain,” kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (27/1).

Menurut Mendagri, dirinya selalu mengingatkan terkait setiap masalah yang ada di lingkup pemerintahan daerah, antara lain sumber daya alam, infrastruktur, birokrasi, pendidikan, kesehatan, dan keuangan.

" Masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat diatasi dengan baik, kalau seluruh mekanismenya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta konsisten menerapkan mekanisme melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, menerapkan e-budgeting dan e-planning di semua bidang serta manajemen kontrol yang terbuka,” paparnya.

Mendagri menegaskan, hal-hal tersebut, selalu terus diingatkan oleh Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla kepada jajaran Kemendagri, dan pemerintah daerah dalam upaya membangun transparansi, kepercayaan publik terkait pelayanan masyarakat.

" Sebagai Mendagri ataupun kepala daerah harusnya tidak perlu takut mengambil sebuah kebijakan sepanjang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui berbagai mekanisme pelayanan masyarakat yang transparan,” tuturnya.

Dia berharap kasus OTT atau persoalan hukum yang menimpa para pemangku kebijakan tidak terjadi lagi.

"Semoga kasus-kasus OTT, baik di jajaran Kemendagri dan pemerintah daerah harus sudah diakhiri mengingat sudah cukup banyak pemangku kebijakan yang terkena masalah hukum", katanya.

Dia menambahkan Mendagri tidak mungkin mengawasi pejabat Kemendagri dan kepala daerah beserta jajarannya 24 jam penuh.

"Kemendagri yakin semua pihak paham akan rambu-rambu hukum terkait pengambilan kebijakan publik. Dan mari kita saling menjaga dan mengingatkan agar sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.




Berita Lainnya :
 
  • MK Terima 328 PHPU, Berikut Ini Tahapan Penyelesaiannya
  • Pejabat Wajib Kandangkan Mobdin di Kediaman Gubri Saat Lebaran, DPRD Riau: Kita Minta 'Buktikan'
  • Pemprov Riau Larang Truk Lewat Jalan Provinsi Saat Mudik & Balik Idul Fitri
  • Bukti Prabowo Berupa Link Berita, TKN Jokowi: Kami Yakin MK Bakal Menolak
  • Partai NasDem: Terima Kasih Dipercaya Duduki 59 Kursi DPR RI Hasil Pileg 2019
  • Meski Minggu, MK Tetap Terima Kelengkapan Adminsitrasi Gugatan Pemilu
  • Pengamat: BPN Banyak Gunakan Berita Media Dalam Bukti Kecurangan Pilpres
  • Hamdan Zoelva: Prabowo Bisa Menang Pilpres 2019Jika Lakukan Ini
  • PT. EDI Buka Bersama Kaum Dhuafa, Anak Yatim Yang Tersebar Di 6 Desa Dan Kelurahan
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved