| | | | | | | | |
| | | | | | | |
Headlines News: 11:23 WIB - Bapenda Pekanbaru Gelar Weekend Service kepada Wajib Pajak | 09:23 WIB - Disukcapil Pekanbaru Rekam E-KTP di Sekolah dan Percepat Pengurusan Akte Kelahiran | 10:40 WIB - Pemkab Kuansing  Salurkan 150 Ribu Bibit Sawit Gratis untuk Masyarakat | 08:20 WIB - Bupati H Mursini Lepas Gerak Jalan Santai Muhammadiyah Kuansing | 18:26 WIB - Warga Di Hebohkan Dengan Penemuan Mayat Atas Nama Folim | 14:49 WIB - LAM Rohul Mengadakan Sosialisasi ke Desa Rambah Untuk LAD
 
Restoratif Justice
Pentingnya Keberadaan POLRI Ditengah Masyarakat

Selasa, 14/11/2017 - 16:33:43 WIB
Polisi adalah agen penting dalam peradaban kita yang kompleks ini. Ada anggapan yang populer bahwa polisi hanya berurusan dengan pencuri, maling, pemabuk, penjudi dan sebagainya, dan hampir tidak memiliki tugas lain. Anggapan seperti itu sama sekali tidak benar. 

Tindakan hukum yang terkait dengan tindak kriminal hanyalah sebagian kecil dari tugasnya, terutama bertugas mengelola rakyat dalam kehidupan masyarakat dan kebanyakan dari mereka adalah rakyat yang baik, bagaimana cara menangani tugas ini akan banyak menentukan kredibilitas dan reputasi sebagai seorang Polisi (Adlou : 1947).

Di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disebut dengan POLRI merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang merupakan bentukan reformasi yaitu ketika pada akhirnya dua unsur keamanan negara dipisah menajdi TNI (dulunya ABRI) dan POLRI dimana reformasi menugaskan POLRI sebagai badan yang bertanggung jawab kepada keamanan dalam negeri dan menciptakan iklim keamanan masyarakat yang kondusif.

Polri juga dituntut untuk bertindak sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional ke arah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil, dan sejahtera.(www.polri.go.id)

Dilihat dari berbagai catatan reformasi POLRI dapat dilihat bahwa tugas Polri sangat dekat dengan masyarakat. Polri diciptakan untuk masyarakat kepada masyarakat, lembaga ini sepenuhnya mengabdi bukan untuk kepentingan negara semata, melainkan untuk kepentingan masyarakat, menjaga masyarakat dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. 

Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam. 

Upaya melaksanakan kemandirian Polri dilakukan dengan mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek yaitu:
1.    Aspek Struktural : Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan, dan kedudukan
2.    Aspek Instrumental : Mencakup filosofi (Visi, Misi dan tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi, dan Iptek.
3.    Aspek kultural: Adalah muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen,  sistem  pendidikan,  sistem material fasilitas dan jasa,  sistem anggaran, dan sistem operasional.

Adapun Visi dan Misi yang diemban POLRI dijelaskan di point-point di bawah ini. Visi Polri yaitu mampu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi Polri ke depan adalah sebagai berikut:
1.    Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety, dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2.    Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (lawl biding citizenship).
3.    Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4.    Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.    Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.    Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
7.    Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
8.    Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.    Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

Sasaran : Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Polri pada kurun waktu tahun 2000 - 2004 ditetapkan sasaran yang hendak dicapai adalah : Bidang Kamtibmas
1.    Tercapainya situasi Kamtibmas yang kondosif bagi penyelenggaraan pembangunan nasional.
2.    Terciptanya suatu proses penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan, bebas KKN dan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
3.    Terwujudnya aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan kemampuan profesional yang tinggi serta mampu bertindak tegas adil dan berwibawa.
4.    Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat yang meningkat yang terwujud dalam bentuk partisipasi aktif dan dinamis masyarakat terhadap upaya Binkamtibmas yang semakin tinggi.
5.    Kinerja Polri yang lebih profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga disegani dan mendapat dukungan kuat dari masyarakat untuk mewujudkan lingkungan kehidupan yang lebih aman dan tertib. 

Bidang Keamanan Dalam Negeri:
1.     Tercapainya kerukunan antar umat beragama dalam kerangka interaksi sosial yang intensif serta tumbuhnya kesadaran berbangsa guna menjamin keutuhan bangsa yang ber Bhineka Tunggal Ika.
2.    Tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Filosofi nilai kepolisian sebagai abdi utama, sebagai warga negara teladan dan wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat.
Melalui visi dan misi POLRI di atas, secara universal tugas Polri adalah memerangi kejahatan (fighting crimes), melindungi warga (protecting people), dan memelihara hukum dan ketertiban (maintaining law and order) termasuk penegakannya. 

Tugas-tugas ini diwujudkan pada 4 (empat) peranan yang diemban secara proporsional sesuai harapan masyarakat, yaitu : sebagai Badan Penegakan Hukum (Law Enforcement Agency), sebagai Pemelihara Ketertiban (Order Maintenance), sebagai Juru Damai (Peace Keeping Official), dan sebagai Pelayan Masyarakat (Public Servant). Di dalam amandemen ke-2 UUD 1945, Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Pasal 30, disebutkan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum". Dengan menyimak rumusan ini serta memperhatikan akar permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia tahun-tahun mendatang, terutama gejolak dan dinamika sosial yang belum reda, Polri memiliki peran yang amat sentral dalam upaya-upaya penanganannya.

Untuk memainkan peran sentral tersebut, ada 3 (tiga) pekerjaan pokok yang dapat dipandang sebagai tugas inti Polri, yang harus diakomodir secara tegas dan memadai dalam organisasi Polri, yaitu pekerjaan penyidikan (crime investigation), pekerjaan penertiban (order maintenance), dan pekerjaan penyidikan. 

Bhayangkara Pembina Kamtibmas yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di desa/kelurahan. Tugas Bhabinkamtibmas adalah dengan segala upaya dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur dan seksama dalam rangka pencapaian suatu tujuan serta memperoleh hasil yang maksimal.

Oleh karena itu, siapa yang dapat melindungi masyarakat? Siapa yang dapat menjamin ketenangan hidup di masyarakat? Siapa yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di tengah dunia yang anarkis dan marak akan kriminalitas ini? Salah satu jawabannya adalah Kepolisian, yang memang mengemban tugas untuk menjaga keamanan di dalam negeri untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa polisi mengemban tugas yang sangat berat namun sangat mulia yaitu melindungi segenap lapisan masyarakat untuk merasakan hidup yang tenang, aman dan nyaman dalam melakukan berbagai aktifitasnya di tengah NKRI yang semakin akrab dengan kriminalitas dan kelalaian. Selain itu, POLRI sebagai salah satu unsur penegak hukum, memiliki tugas juga untuk menegakkan hukum di Indonesia ini seadil-adil nya dan mewujudkan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa membuat polemik tertentu di masyarakat.

Pendekatan Restorative Justice Sebagai Solusi Keadilan di Indonesia
Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu alternatif hukum yang bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang terhitung melawan hukum, dengan memfokuskan pada usaha kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (Pavlich, 2002: 1).

Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) juga pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan (Wright.M. 1992:525)

Pendekatan Restorative Justice adalah suatu pendekatan yang menekankan kepada sistem peradilan di luar pengadilan. Hal ini bisa dirasakan karena suatu masyarakat sudah mulai muak dan lelah dengan sistem peradilan formal yang ada di negaranya, karena merasa hukum formal yang seharusnya memberikan keadilan dan kebenaran dirasa sudah tercemar dan tidak lagi memberikan hal tersebut. Untuk kasus di Indonesia wajar saja masyarakat merasakan hal itu karena masyarakat dewasa ini disuguhkan dengan berbagai cerita pengadilan para koruptor yang tidak kunjung selesai dan di sisi lain banyak sekali kasus yang menyangkut orang kecil dan tindakan kriminal ringan, seperti kasus Nenek Rosminah dan kasus Sendal Jepit Aal, diberikan hukuman yang berat.
 
Hal ini menyebabkan kemunculan konsep restorative justice sebagai sebuah jalan alternatif penanganan tindak pidana yang ada di masyarakat tanpa harus melalui proses hukum tertentu, terutama proses pengadilan.

Restorative Justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, dimana restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku, dibanding dengan membayarkan restitusi atau ganti rugi terhadap korban, seperti di dalam proses hukum konvensional. Di dalam proses restorasi, pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak seperti ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, dan lainnya.

Perbedaan dengan sistem keadilan konvensional adalah bahwa pengadilan biasa tidak melibatkan pihak korban dan pihak pelaku untuk berpartisipasi aktif. Sehingga terkadang hanya melihat suatu kejadian berdasarkan pandangan hukum, tanpa melihat esensi yang ada di kejadian tersebut. Sehingga menjadikan pelaku kejahatan ringan seperti pencurian sendal jepit atau piring, dihukum sesuai dengan hukum pencurian biasa, sama seperti pencuri motor atau pencuri besar lainnya.

Di Indonesia, Restorative Justice adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Rl, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Penyelesaian konflik yang didasarkan atas partisipasi masyarakat juga membantu untuk kasus yang menimpa anak di bawah iimur. Banyak pengalaman anak dibawah umur yang sudah berhadapan dengan hukum membawa pengaruh yang kurang baik terhadap psikologi anak tersebut, bahkan terkadang akibat yang ditimbulkan bukan membuat sang anak jera, melainkan memperburuk keadaan anak tersebut. Sehingga, untuk kasus seperti ini dapat dilakukan musyawarah dan mufakat dengan warga, lingkungan, RT, RW Ketua Adat, Tokoh Agama, Guru sekolah dan keluarga pelaku serta keluarga korban.

Meskipun sebuah alternative bagi pelanggaran hukum, restorative justice tidak dapat dilakukan sembarangan. Harus ada beberapa batasan. Untuk pelaku pelanggaran hukum berat meskipun masih dalam satu wilayah, tetap tidak bisa dibebaskan dari jerat hukum, sehingga hanya kasus ringan dan bersifat-sifat sehari-sehari saja yang bisa diselesaikan secara restoreative justice. Selain itu, pengakuan salah dari sang pelaku juga sangat penting.

Karena di dalam restorative justice ini memerlukan kerjasama yang baik antara korban, pelaku, dan masyarakat, maka dibutuhkan komitmen yang sangat kuat dari ketiganya. Apabila tidak ada keinginan dan dukungan yang kuat untuk menyelesaikan kasus ini secara musyawarah dan mufakat, maka restorative justice tidak akan bisa dilakukan dengan baik. Dan syarat yang terakhir adalah ini adalah hukuman bagi pelaku untuk yang pertama kalinya, dan pelaku bukanlah mantan terpidana.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu tokoh untuk menengahi peraturan-peraturan daerah. Disinilah peran Bhabinkamtibmas dalam menuntaskan perkara tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat. Seperti yang pernah dikatakan oleh Mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL pernah menulis bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian.

Untuk mencairkan sifat formalistik penegak hukum yang ada di Indonesia dan unrtuk melawan kekakuan hukum formal yang terjadi di Indonesia, terutama masalah hukum yang menyangkut masyarakat kecil dengan tindak pidana ringan dan terjadi di satu lingkungan masyarakat yang sama, Bhabinkamtibmas harus bertindak sebagai "hakim" dan "konselor" dalam merestorasi perilaku mereka.

Kedekatan Bhabinkamtibmas dengan masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di desa juga sangat penting dalam menciptakan perdamaian yang restorasif karena dalam pendekatan ini dibutuhkan kesadaran dari kedua belah pihak untuk sama-sama setuju tidak menempuh jalur formal. Biasanya, korban yang masih emosi ingin agar menempuh jalur hukum formal dengan hukuman yang lebih berat dan nyata, namun apabila Bhabikamtibmas dan tokoh masyarakat dapat "meredam" keinginan tersebut maka "Restorative Justice" dapat tercapai dan masyarakat akan dapat memiliki kesadaran hukum yang berbeda, karena lebih mengacu pada kekeluargaan.

Pada dasarnya setiap tindakan kriminal atau tindakan melanggar hukum adalah salah. Melepaskan pelaku adalah tindakan yang lebih salah. Namun, penghukuman terhadap pelaku tindak pidana ringan terutama yang ada di sekitar masyarakat juga memerlukan suatu altematif, yaitu berupa restorative justice. Dalam hal ini, Polri sebagai penegak hukum utama yang ada di masyarakat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan masyarakat harus bertindak menjadi "juri" bagi keadilan yang ada. Oleh karena itu, dalam melakukan "restorative justice" yang ada di masyarakat, diperlukan Bhabinkamtibmas yang merupakan unsur Polri yang melekat dekat di tengah masyarakat.

Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat    
Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa keadaan negara Indonesia sudah semakin gawat dengan maraknya tingkat kriminalitas, termasuk diantaranya penyalahgunaan narkotika yang terus meningkat, yang bahkan sudah menyentuh anak-anak usia produktif. Hal ini sangat membahayakan karena usia produkftif adalah salah satu penentu kelangsung hidup bangsa. Selain itu. Narkoba tidak hanya menyentuh kalangan atas saja, namun sudah mulai menyentuh ke kalangan bawah, dan masuk ke desa-desa. Selain narkoba, maraknya perkembangan kriminalitas akhir-akhir ini menuntut keberadaan polri untuk bekerjasama dan bermitra dengan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat, dalam menjaga kamtibmas secara bersama.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban masyarakat atau biasa disebut dengan Bhabinkantibmas, adalah bagian dari POLRI yang terdekat yang berada di tengah lingkungan masyarakat, terutama lingkungan masyarakat desa dengan berhubungan langsung dengan para masyarakat, kepala-kepala desa dan para tokoh masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak dari tugas-tugas kepolisian di desa maupun kelurahan yang memiliki fungsi di desa / kelurahan, antara lain :
1.    Mampu menjadi juru penerang dan penyuluh di bidang hukum dan kamtibmas.
2.    Mampu melakukan pelayanan terutama yang berkaitan dengan kamtibmas dan masyarakat.
3.    Mampu melakukan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman/gangguan keamanan.
4.    Mampu menjadi penertib hukum dan norma-norma masyarakat yang berkaitan dengan aspek-aspek kamtibmas.

Peran Bhabinkamtibmas nantinya sangatlah besar di tengah-tengah masyarakat sehubungan dengan diterapkannya grand strategy Polri tahap il tahun 2010-2014 yaitu program pemberdayaan potensi keamanan (polmas) dengan pola partnership building atau membangun kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat atau pemangku kepentingan (stake holders) dengan meningkatkan kemitraan, baik dengan ini, departemen/kementerian, lembaga negara, perguruan tinggi dan dengan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat, dengan tujuan terwujudnya kemitraan yang mampu mengidentifikasi setiap masalah, menganalisa dan menetapkan prioritas  tindakan  dalam  rangka  pemeliharaan kamtibmas serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Bhabinkamtibmas bertugas dalam menjaga keamanan lingkungan dan melindungi masyarakat, memberikan informasi, ataupun menjadi mediator soal permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Upaya ini salah satu di antara upaya paling efektif mencegah tindak kriminalitas, pendekatan langsung oleh anggota Polri di setiap polsek ke tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa, tokoh agama dan warga setempat, terbukti mampu menurunkan jumlah kriminalitas di daerah itu. 

Personel Bhabinkamtibmas harus memantau kejadian sekecil apapun di daerahnya dan berkoordinasi dengan aparat desa di wilayah kerjanya. para Bhabinkantibmas untuk selalu melakukan kunjungan kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama agar dapat mengetahui kerawanan dan gangguan kamtibmas yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena dengan mengetahui kerawanan dan gangguan kamtibmas di tiap wilayah, dapat dilakukan evaluasi dan penanggulangan oleh Polsek maupun Polres.

Selain itu para Bhabinkamtibmas juga diperintahkan untuk cepat menindaklanjuti laporan dari warga, melaporkan segala kejadian kepada Kaposlek dan senantiasa memberikan informasi kepada masyarakat tentang situasi kamtibmas. Pengamanan swakarsa oleh masyarakat seperti siskamling juga harus terus di di bina oleh para Bhabinkamtibmas, mengingat peran serta masyarakat yang sangat penting dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif.

Bhabinkamtibmas dituntut untuk tahu benar mengenai kondisi di daerah tempatnya bertugas. Seringkali desa-desa kecil dipakai untuk tempat persembunyian buronan tertentu yang justru dapat berdampak yang kurang baik terhadap kehidupan masyarakat sekitarnya karena akan dapat berpotensi untuk membahayakan masyarakat sekitar. Sehingga adanya orang baru yang hadir di desa harus benar-benar diawasi oleh Bhabinkamtibnas sehingga tidak berpotensi memunculkan konflik dan polemik di masyarakat serta berpotensi menimbulkan kejahatan baru, baik pencurian, pembunuhan atau bahkan tempat sarang teroris yang seringkali bersembunyi di tempat terpencil.
    
Bhabinkamtibmas dalam perspektif civil society menuntut adanya pendidikan kewarganegaraan, yang berisi pengetahuan-pengetahuan kewarganegaraan, kecakapan-kecakapan kewarganegaraan, dan mengenali watak-watak kewarganegaraan, serta karakteristik wilayah, sehingga ia bertugas akan dapat membangkitkan partisipasi warga lebih bermutu dalam pencapaian kepatuhan dan taat hukum, sehingga tugas yang diembannya akan dapat lebih diterima oleh warga karena membangun kualitas komunikasi antara petugas dan masyarakat sehingga menjadikan Bhabinkamtibmas justru mempunyai peran penting, ujung tombak mengantisipasi ancaman gangguan kamtibmas.

Peranan Bhabinkamtibmas di dalam unsur terkecil masyarakat ini adalah jawaban atas kegelisahan kita mengenai tindakan krimihal rendah seperti apa yang terjadi pada Nenek Rosminah dan Aal sang pencuri sendal jepit. Dengan adanya Bhabinkamtibmas diharapkan keamanan dapat lebih terjaga dan masalah-masalah yang terjadi di antara masyarakat dapat terselesaikan dengan melakukan proses restorative justice daripada di proses di Pengadilan. Selain pencurian piring dan sendal jepit adapula pencurian singkong, pencurian buah di kebun, dll. Hal ini sangat ironi dan membuat pilu karena permasalahan seperti ini seharusnya bisa dicegah dan diselesaikan secara damai dan secara sosial. Disinilah peran Bhabinkamtibmas untuk menjadi "hakim" dalam pelaksanaan proses restorative justice bagi tersangka dan korban dengan melakukan tindakan-tindakan yang lebih halus, seperti bimbingan kepada pelaku agar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, sembari berusaha mendamaikan korban, tanpa mengurangi efek jera.

Teringat sebuah nasihat yang dikumandangkan semenjak kecil, bahwa masyarakat tidak boleh main hakim sendiri, jika ada yang melakukan pelanggaran. Walaupun pada zaman dulu masyarakat sering kali main hakim sendiri, ada copet lalu dipukuli hingga tewas, atau bahkan yang lebih ekstrim, dibakar. Mungkin dari nasihat ini, masyarakat cenderung untuk memiliih jalur hukum untuk menindak sang pelaku, namun jalur hukum juga dirasa kurang pas untuk menuntaskan berbagai permasalahan seperti pencurian sendal jepit atau pencurian beberapa buah singkong. Lagi-lagi, peran besar Bhabinkamtibmas diperlukan. Selain untuk memberi pendampingan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat, juga untuk mencegah terjadinya main hakim sendiri dan kultur masyarakat yang penuh emosi dan anarkis, serta mencegah kejahatan-kejahatan kecil untuk diselesaikan di luar persidangan.

Dengan adanya Bhabinkamtibnas yang bertindak cepat dan tepat maka berbagai polemik dan permasalahan yang ada di tengah lirigkungan masyarakat dapat sedini mungkin di cegah. Konflik-konflik sosial juga dapat dicegah sebelum berujung pada tindakan kriminal, karena banyak sekali tindakan kriminal seperti pembunuhan yang terjadi akibat dendam kepada tetangga atau teman di lingkungannya. Dengan adanya Bhabinkamtibnas ini, hal-hal seperti ini dapat dikurangi untuk menuju suasana aman lebih kondusif.

Ditulis oleh: Kombes Pol Dr. Sugiyono MM
Auditor Irwasum Mabes Polri dan Praktisi Pendidikan



Opini Lainnya :
 
  • Pentingnya Keberadaan POLRI Ditengah Masyarakat
  • Sinergitas Memunculkan Prestasi?
  • Penyimpangan Auditor BPK
  • Aris Budiman Hadiri Pansus Angket, Pembangkangan Terhadap Pimpinan KPK
  • Angket DPR Siasat Jahat Melemahkan KPK
  • Mahasiswa: Antara Status dan Pengetahuan
  • Wartawan oh Wartawan...
  • Menginvestasikan Dana Haji buat Proyek Infrastruktur
  • Kasus Novel, Seriuslah Mengurusnya....
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved