| | | | | | | | |
| | | | | | | |
Headlines News: 22:12 WIB - Sekdako Pekanbaru Lantik 271 Pejabat Eselon III dan IV | 14:25 WIB - Serka Heri Irpanda Sitorus Babinsa Sungai Ambang Bersama Lurah, LPM dan RW 01 Semprot Disinfektan | 21:54 WIB - Pemko Pekanbaru akan Tuntaskan Sertifikasi Aset Tanah dan Bagikan Sertifikat Program PTSL Tahun 2019 | 22:12 WIB - Wako Pekanbaru Kunjungi Kantor Berita Satu Media Holdings Ekspose | 21:54 WIB - KIT Resmi Masuk Kawasan Industri Strategis Nasional | 22:12 WIB - Konsulat India Tertarik Investasi di Kawasan Industri Tenayan Pekanbaru
 
DISCLAIMER
PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

    Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik,    
    serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

    Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna    
    media siber, antara lain, artikel, gambar,  komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada    
    media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

    Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
    Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi  
    dan keberimbangan.
    Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat :
    1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
    2. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
    3. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
    4. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang            diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan          menggunakan huruf miring.
    5. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi    
         didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum    
         terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

    1. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan 
        dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang    
        dan jelas.

    2. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in    
         terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan  
         diatur lebih lanjut.

     3. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan  
          Pengguna yang dipublikasikan :
          1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
          2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan                  (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
         3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat    
              orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
         4. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan              dengan butir (c).
         5. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada               butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
         6. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang      
              dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24     
              jam setelah pengaduan diterima.
        7. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas       
             masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
        8. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi    
             setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

    1. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab     
         yang ditetapkan Dewan Pers.
    2. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
    3. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab    
         tersebut.
      
        Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
        1. Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau    
             media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
        2. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip   
             berita dari media siber yang dikoreksi itu;
        3. Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang   
             dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat    
             hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
        4. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum   
             pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

    1. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait         masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus    
        lain yang ditetapkan Dewan Pers.
    2. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
    3. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

    1. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
    2. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan "advertorial",   
         "iklan", "ads", "sponsored", atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012
(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).
=================================================================================

Ketentuan Penggunaan SIGAPNEWS.CO.ID

Anda harus memahami persyaratan yang ditetapkan SIGAPNEWS.CO.ID berikut ini. Jika tidak menyetujuinya, Anda disarankan untuk tidak menggunakan situs ini.

 A. Penggunaan

Anda tidak diperkenankan menyalin, memproduksi ulang, mempublikasikan, menyebarluaskan secara utuh materi yang disajikan situs ini, baik berupa berita, informasi, data, gambar, foto dan logo, dengan cara apapun dan/atau melalui media apapun, kecuali untuk digunakan sendiri dan tidak bersifat komersial. Setiap penggunaan selain yang telah diperkenankan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari SIGAPNEWS.CO.ID.
Situs ini tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum, norma dan hak-hak asasi manusia.
 
B. Sangkalan dan Batasan Tanggung Jawab

Materi yang disajikan situs ini, baik berupa berita, informasi, data, gambar, foto dan logo, diberikan "sebagaimana adanya". SIGAPNEWS.CO.ID tidak dapat memberikan jaminan atas mutu, kelengkapan, dan akurasi dari materi yang disajikan.
SIGAPNEWS.CO.ID tidak bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan dari penggunaan materi oleh pengguna situs.

SIGAPNEWS.CO.ID tidak dapat memberikan jaminan bahwa semua sistem dan aplikasi yang digunakan dalam situs ini terbebas dari gangguan teknis, serangan virus, atau hal-hal lain yang menyebabkan situs ini tidak dapat diakses sebagian atau sepenuhnya.
 
Syarat-syarat di atas dapat berubah sewaktu-waktu apabila diperlukan. Anda disarankan untuk memeriksa halaman ini secara berkala agar perubahannya dapat Anda ketahui. Dengan tetap mengakses atau menggunakan situs ini setelah adanya perubahan, berarti Anda menyetujui syarat-syarat yang telah diubah oleh SIGAPNEWS.CO.ID.(*)


Kode Etik Internal Perusahaan Pers
 
Saat menjalankan tugas, Wartawan dan Staf Perusahaan Media Online www.sigapnews.co.id dilengkapi dengan identitas (kartu pers) dan Id Card Perusahaan, dan tercantum dalam Box Redaksi.
Narasumber bila merasa ada kejanggalan dari identitas Wartawan Online www.sigapnews.co.id atau mendapatkan perilaku tidak wajar dari wartawan, bisa menghubungi Redaksi Online www.sigapnews.co.id melalui surat elektronik ke:  Sigapgroup@gmail.com
Wartawan Online www.sigapnews.co.id dilarang meminta dan menerima uang maupun barang apapun dari narasumber.
Setiap berita yang terpublikasi adalah kewenangan redaksi Online www.sigapnews.co.id.
Permintaan untuk ralat, koreksi, revisi atau hak jawab terkait artikel yang telah diterbitkan oleh Online www.sigapnews.co.id berdasarkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang Undang Pokok Pers.
Ralat bisa melalui pengiriman surat elektronik (surel)/email ke: Sigapgroup@gmail.com dengan menggunakan subjek: HAK JAWAB. Dalam surat elektronik tersebut, disebutkan bagian yang dianggap tidak tepat berikut tautan dari artikel, serta pemohon wajib menyebutkan identitas dengan jelas.

Peraturan Perusahaan Yang Mengatur Jenjang Karir Kewartawanan

Media Siber Sigapnews.co.id Mempunyai jenjang karir struktural . Kenaikan gaji dan pangkat terkait dengan jabatan. Status Urutan: reporter, reporter senior, redaktur, redaktur senior, asisten redaktur pelaksana, redaktur pelaksana, wakil pemimpin redaksi, dan pemimpin redaksi.

Jenjang kerier fungional. Seorang reporter dapat menerima yang berbeda tergantung dari kualifikasinya.

Jenjang karir fungsional dijalankan di perusahaan media Sigapnews.co.id.

Sembilan jenjang untuk seluruh pegawai. Jadi pangkat pegawai di perusahaan itu adalah golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan seterusnya hingga yang tertinggi golongan 9.

Wartawan yang baru saja diangkat menjadi pegawai tetap, dia akan berstatus golongan 6, sedangkan yang tertinggi memiliki golongan 9. Kreteria wartawan yang bisa naik pangkat dan persyaratan kenaikan pangkat bisa diangkat sebagai berikut.

Golongan 6 (2 tahun).

Seorang wakil yang baru diterima dan berstatus pegawai tetap berpangkat golongan 6. Tugas persetujuan membuat laporan atau menulis setengah jadi. Dia akan membahas hingga dua tahun dengan persyaratan tertentu untuk lulus. Katakanlah misalnya, tahun pertama nilai prestasi harus minimal AB, tahun kedua juga minimal AB. Perusahaan dapat membuat persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Mereka menjawab dari jumlah laporan, kualitas laporan, menerima berita dan sebagainya. Jika lulus, pengumuman disetujui akan memenuhi persyaratan untuk ikut ujian kenaikan level.

Ujian I (1 tahun).

Ujian atau kadang-kadang disebut Magang. Wartawan terutama tentang teknik yang bagus. Mereka juga membahas dalam hal manajemen, seperti bagaimana membuat penugasan, mengarahkan lobi dan sebagainya. Tujuan akhir dari ujian tingkat ini membuat wawancara dengan teknik menulis yang mumpuni plus kemampuan manajamen tingkat menengah.

Syarat kelulusan harus minimal dinilai AB dan persyaratan lain seperti perencanaan berita, kepemimpinan mengatur reporter, kemampuan mengendalikan konflik, dan sebagainya. Jika lulus, kabar yang disampaikan akan naik pangkat Golongan 7.

Golongan 7 (2 tahun).

Orang yang lulus golongan 7 harus memenuhi syarat yang lebih baik dalam hal menerima, teknik peliputan, lobi dan sebagainya. Beberapa posisi di perusahaan juga mensyaratkan golongan 7. Mereka sudah bertanggung jawab mengatur halaman dan membawahi reporter. Tentu saja mereka mendapatkan uang yang lebih tinggi dari golongan 6.

Bisa saja seorang wartawan tidak memiliki jabatan redaktur, tapi dia bisa punya golongan 7. Artikel lengkap tentang karya jurnalistik yang lebih bagus, misalnya tulisan dengan laporan mendalam atau investigasi. Inilah kelebihan dari meminjamkan fungsional, struktural naik.

Ujian II (1 tahun)

Pada ujian yang berlangsung satu tahun ini, diterbitkan yang akan menuju golongan 8 diberi ujian untuk menulis lebih canggih lagi. Jenis penulisannya jauh lebih mendalam, berisifat investrigasi, wawancara ekslusif dan sebagainya. Mereka juga diberi ketrampilan manajerial yang lebih tinggi lagi, seperti disetujui untuk mengelola biro di daerah dan sebagainya. Jika lulus, maka pengumuman yang dikumpulkan akan naik menjadi golongan 8.

Golongan 8

Golongan ini merupakan golongan tertinggi dalam kenaikan pangkat reguler. Untuk naik golongan 9, hanya satu dua orang saja yang dipilih. Dia akan dipilih dari golongan 8 yang diselesaikan berprestasi. Ujian di bidang manajemen lebih diutamakan, karena mereka yang akan naik golongan 9 akan dicalonkan menjadi petinggi di perusahan tersebut, misalnya menjadi wakil pemimpin redaksi atau pemimpin redaksi. Mereka yang lolos berdasar pengamatan tim penilai, maka dia akan naik pangkat ke golongan 9 dengan tugas manajerial yang lebih menonjol.

Golongan 9

Golongan tertinggi, Perannya sudah sangat menajerial tetapi tetap dengan kemampuan menulis paling mudah.

Demikian kira-kira gambaran umum. Karena ini gambaran umum, maka belum ada detail-rinci ujian yang harus dilakukan, tim penilai dan administrasi redaksi yang sesuai.

Dengan jenjang Fungsional ini, maka wartawan dapat memilih tetap menjadi reporter tetapi dengan level golongan yang lebih tinggi. Jadi naik pangkat dan bayar tidak harus menunggu menjadi pejabat di kantor media tersebut.

Managemen Media Sigapnews.co.id

 
 
Polri dan Mitra Litas Daerah  
-Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
-Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
  -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
  -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
  -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
  -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
  -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved